Menurut pengakuan salah satu pedagang yang namanya enggan dikorankan, kembalinya mereka berjualan di luar lokasi pasar teptanya di pinggir jalan masuk pasar Otonom, karena ada yang memberi izin.
Alpius menjelaskan, untuk tugas Dinas PUPR Kabupaten Jayapura dalam penanganan banjir di depan Saga Kemiri dengan melakukan perbaikan drainase yang ada di kanan kiri 100 meter dari badan jalan utama.
Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan, SIK melalui Kasat Lantas AKP Novi Gultom, SIK, mengungkapkan bahwa jalan Brawijaya sebagai kawasan tertib lalu lintas tersebut telah diusulkan ke Bupati Merauke.
“Memang, lampu jalan di sepajang jalan Holtekamp itu sudah lama mati, tetapi itu bukan menjadi tanggung jawab kami Pemerintah Kota Jayapura untuk lakukan perbaikan,” ucap Nofdy J. Rampi ketika ditemui ceposonline.com di Jayapura, Jumat (8/9) siang.
“Aparat distrik belum mensosialisasikan sampai ke tingkat kepala desa sehingga masyarakat dengan mudah terpengaruh berita yang tidak benar dan lakukan pemalangan ini,” Pj Bupati Marthen Kogoya.
Harapannya, para pegawai ini usai apel pagi, yang belum sempat sarapan dari rumah, bisa membeli makanan atau minuman yang dijual di pasar Mama-mama Papua. Dengan begitu, bisa mendorong perputaran uang dan roda ekonomi masyarakat.
“Ruas jalan ini ada di perbatasan Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi, saya kemarin kesana dan menyaksikan langsung bahwa kondisi jalannya memang cukup parah. Tidak nyaman melintas di lokasi ini,” kata Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, Jhon Gobay, Rabu (30/8).
Plt Kepala DPMK Kabupaten Jayawijaya, Lepinus Gombo, SPd, MSi menyatakan, pihaknya mendorong kampung yang lain agar bisa menggunakan dana desa seperti Kampung Wamusage, sebab pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kepala DPMK Jayawijaya, Lepinus Gombo, SPd, MM menyatakan, pihaknya bersama kepala Kampung Wamusake, Distrik Walelagama, Kabupaten Jayawijaya telah menyerahkan dana desa Tahun 2023 tahap pertama sebesar Rp 120 juta sisa pembangunan infrastruktur jalan yang dibangun berdasarkan hasil kesepakatan bersama musyawarah kampung tersebut.
Dari hasil pertemuan tersebut Plh Gubernur Papua M. Ridwan Rumasukun mengatakan pemerintah akan segera menyelesaikan persoalan tersebut, setelah masyarakat memberikan bukti atas penunggakan pembayaran jalan tersebut.
