"Kemungkinan di bulan Maret ini inflasi yang akan naik itu adalah sektor listrik, karena di bulan Januari Februari kan ada subsidi dari pemerintah pusat 50%, dan di bulan Maret subsidi itu sudah dihapus Sehingga kemungkinan besar akan terjadi inflasi di sektor listrik ini," kata Kepala BPS Kota Jayapura, Sugiyanto
Kelompok transportasi sebesar 0,92 persen, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,45 persen, kelompok pendidikan sebesar 1,09 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 5,64 persen, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 11,86 persen.
 "Adapun kenaikkan inflasi tersebut terjadi sejak bulan Januari - Februari 2025 yang mencapai 0,81%, kenaikan angka selama dua bulan ini rata-rata 0,2%," ujar Asisten II Kota Jayapura, Widi Hartanti saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos usai upacara puncak HUT Kota Ke-115 di GOR Herman Rollo Koya Timur
Kepala BPS Kabupaten Jayawijaya Arther Ludwig Purmiasa menyatakan terkait dengan Inflasi di bulan ini Provinsi Papua Pegunungan yang tertinggi untuk seluruh indonesia dengan presentase 4,55 persen, dan ini disumbang oleh beberapa komuditas seperti makanan, minuman dan tembakau.
Sedangkan di Provinsi Papua Selatan (PPS) 1.78%, menyusula Provinsi Papua Tengah 3.27%, dan Provinsi Papua Pegunungan berada di luar sasaran dengan inflasi 5.36 % diluar dari yang ditetapkan oleh pemerintah.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan kondisi inflasi Kabupaten Jayawijaya sejak desember kemarin memang mengalami kenaikan yang cukup besar hal ini dipengaruhi oleh perayaan Nataru, dan ada beberapa masalah di wilayah kabupaten pemekaran sehingga banyak yang mengungsi ke kota.
 Ia juga mengaku jika masalah lain yang mempengaruhi tingginya Inflasi di daerah adanya beberapa permasalahn di kabupaten pemekeran seperti Lanny Jaya dan Tolikara sehingga banyak pengungsi dari daerah tersebut yang masuk ke Jayawijaya, sehingga ini menyebabkan permintaan pangan di Wamena tinggi sehingga harga barang juga meningkat.
  Menurutnya, Situasi inflasi terlihat dari harga-harga yang mahal di Papua Pegunungan. Karena itu, Pemprov Papua Pegunungan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna mencari solusi yang komprehesif. Upaya kunci adalah memperbaiki, menata dan meningkatkan sistem konektifitas dan logistik Pegunungan dari semua sisi wilayah.
Pj Sekda Papua, Yohanes Walilo menyebut penanganan inflasi di daerah diperlukan kolaborasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mitra pemerintah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
