Mewakili Para Pelamar yang mengikuti seleksi Guru Kontrak Alexander Yigibalom, S.pd, menyatakan Saat ini Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui dinas Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan telah melakukan seleksi penerimaan tenaga guru kontrak dan jumlah peserta yang mendaftar itu hingga mencapai 1000 lebih, ironisnya jumlah yang diambil untuk menjadi guru kontrak sangat sedikit oleh karena itu Pemprov Papua pegunungan diminta menambah kuta tersebut .
Kepala Dinas Pendidikan Dan pengajaran Provinsi Papua Pegunugan Aron Wanimbo, SE, MSi menyatakan Provinsi Papua Pegunugan melalui dinas teknis melihat masih ada masalah kekurangan guru, oleh karena itu dilakukan perekutan guru honorer untuk sekolah SD yang berlatar belakang sarjana Pendidikan dan guru agama Kristen.
Bupati Merauke mengatakan, SK yang akan dikeluarkan memutuskan bahwa pelaksanaan jam belajar dan mengajar di sekolah hanya berjalan dari Senin sampai Jumat, sedangkan hari Sabtu ditiadakan.
Aksi demo damai ini merupakan lanjutan dari aksi demo sebelumnya yang dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke sehubungan dengan penolakan keputusan bupati Merauke terkiat dengan pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai yang dinilai merugikan para guru.
Wakil Ketua II PGRI Kabupaten Merauke Luckianus Liptiay kepada wartawan di sela-sela launching Pekan Olahraga Pelajar Papua Selatan, membenarkan aksi demo yang akan digelar ke Kantor Bupati Merauke untuk dapat bertemu dengan bupati Merauke.
Manager Trigana Air Service Wamena Michael Biduri menyatakan untuk arus mudik sudah terlihat dari hari minggu kemarin, dimana kepadatang penumpang yang menggunakan jasa dari penerbangan Trigana sudah full dari Bandara Sentani Jayapura, hal yang sama juga terjadi di Bandara Wamena yang semua seat terisi full.
Pertemuan tersebut terkait dengan masalah Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) yang diberlakukan mulai tahun 2024. Dimana dalam TPP yang diberlakukan tersebut, guru yang belum lulus sertifikasi hanya diberikan TPP sebesar Rp 500 ribu. Sementara guru yang sudah sertifikasi sama sekali tidak mendapatkan TPP tersebut.
Wakapolres mengungkapkan bahwa kasus pencurian ini terjadi di Jalan poros Trans Jagebob Kampung Tambar, Tanah Miring Merauke pada tangga 2 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WIT.
Ratusan guru ini mulai kumpul satu persatu di halaman kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke sekitar pukul 08.00 WIT, sambil membentangkan 4 spanduk yang isinya sama yang menyatakan dengan tegas menolak keputusan bupati Merauke Nomor 100.3.2.2/75/tahun 2024 tentang penetapan TPP ASN di lingkungan Pemkab Merauke. Para guru ini kompak menggunakan pakaian seragam PGRI, batik putih bunga-bunga.
”Rata-rata selisih quick count Poltracking hanya 0,10 persen dari hasil rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU),” kata Direktur Utama Intra Publik Mauli Fikr dalam keterangan tertulisnya.
