Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia menyambut baik adopsi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2735 yang diusulkan Presiden AS Joe Biden. Yakni, tiga fase gencatan senjata di Gaza. Tidak hanya itu, Indonesia juga mengapresiasi upaya mediasi Israel-Hamas yang diinisiasi AS, Mesir, dan Qatar.
Sebelum meninggalkan ruangan, Retno dalam pidatonya menyatakan kembali sikap Indonesia yang menentang keras agresi Israel di Jalur Gaza. Retno juga mendesak untuk segera dilakukan gencatan senjata secara permanen.
Resolusi ini dibuat di tengah seruan dunia internasional yang mendessak dihentikannya permusuhan Gaza, dimana Amerika Serikat menunjukkan sikap semakin tak sabar pada aksi sekutu utamanya, Israel.
“Rancangan resolusi UEA mendapat dukungan dari kelompok Arab dan OKI (Organisasi Kerja Sama Islam). Ini adalah keharusan moral dan kemanusiaan dan kami mendesak semua negara untuk mendukung seruan Sekretaris Jenderal,” misi UEA untuk PBB diposting di X, sebelumnya dikenal sebagai Twitter.
Pesan hari Senin itu tidak menyerukan gencatan senjata, namun mencatat situasi kemanusiaan yang mengerikan, termasuk upaya untuk menyediakan pasokan air, makanan, bahan bakar dan kebutuhan dasar lainnya secara berkelanjutan.
Pertemuan tersebut juga melibatkan pihak berwenang dari Negara Qatar sebagai mediator netral dalam perundingan tersebut.
Palang Merah Internasional (ICRC) merupakan organisasi yang memberikan bantuan ke Gaza serta mengawal para pasien dan sandera dari wilayah tersebut.
"Saat kita berupaya mencapai perdamaian, Wilayah Gaza dan Tepi Barat harus dipersatukan kembali di bawah satu struktur pemerintahan yang pada akhirnya dibawah revitalisasi otoritas Palestina, seiring kita semua berupaya menuju solusi dua negara,"ujar Joe Biden dikutip dari Anadolu Agancy.
WFP menyebutkan bahwa musim dingin yang semakin dekat dan tempat penampungan yang tidak aman dan penuh sesak, serta kekurangan air bersih, maka masyarakat akan menghadapi kemungkinan musibah kelaparan.
Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi tersebut dengan 12 suara mendukung, tidak ada yang menentang, dan tiga abstain (AS, Inggris, dan Rusia) yang menyerukan jeda kemanusiaan yang mendesak dan diperpanjang di Jalur Gaza.
Yair Lapid sebut sudah waktunya mengganti PM Netanyahu sebagai akibat atas apa yang dilakukan Israel di Jalur Gaza. Ia juga mengatakan akan ada dukungan luas untuk membentuk pemerintahan persatuan baru yang akan dipimpin oleh partai sayap kanan, Likud Netanyahu.
