Ketua DPC Peradi Suara Advokat Indonesia, Kota Jayapura dan Direktur Papua Anticorruption Investigation, Anthon Raharusun juga menyinggung kualitas DPR. Ia menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahu
“DPR RI memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan. Ada listrik dan biaya jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi,” kata Dasco dalam
Melihat kondisi tersebut, ia meminta pimpinan OPD untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pegawainya. Bahkan, ia menegaskan bahwa pegawai yang malas bekerja, khususnya yang jarang masuk kantor, gajinya dapat ditahan
Ketua Komisi I DPRK Merauke Mario Rey Maturbongs dimintai tanggapanmya terkait dengan penghentian sementara gaji yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke atas permintaan dari setia
Kepala BPKAD Kabupaten Merauke Elias Mithe, S.STP, MAP, menjawab pertanyaan media ini mengungkapkan, penahanan gaji itu tidak hanya dilakukan bagi guru-guru yang tidak menjalankan tugas dengan baik, tapi juga terhadap OP
"Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan alokasi dana untuk pembayaran THR, Gaji 13 semuanya bersumber dari situ, kita tidak memiliki sumber dana yang lain,sehingga kita harus menunggu transferan dana tersebut masuk,baru bisa
Menurutnya, pembayaran gaji 13 bukan disengaja belum dibayarkan kepada seluruh ASN di Kabupaten Jayapura. Pihaknya juga masih menunggu transferan dana, jika semua transferan dana dari pusat sudah masuk, maka pembayaran g
Dia menjelaskan, berkaitan dengan hak dan fasilitas gaji hakim sendiri sebelumnya telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 menge
"Pemerintah telah mencairkan gaji ke-13 kepada ASN pada awal Juni 2025, dengan total anggaran yang signifikan dengan harapan dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekono
