Moderasi beragama ini penting, agar generasi muda ini memahami nilai-nilai agama yang ada atau diyakini oleh masing-masing pelajar tersebut, sehingga mereka bisa menerapkannya dalam kehidupan nyata sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Kemudian mengenai pola hidup sehat, ini berkaitan dengan keberadaan siswa-siswi SMP yang sudah masuk pada masa akil balik.
 Untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya melalui Badan Kesbangpol Kabupaten Jayapura dan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura telah menyelenggarakan kegiatan pertemuan bersama dalam rangka menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Jayapura.
  Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Christian Sohilait mengatakan penyerahan dana hibah tersebut, merupakan penyerahan dana tahap kedua setelah sebelumnya pemerintah kota juga menyerahkan sebagian dana dari anggaran yang sudah ditetapkan dalam DPA.
  Menurut Pdt Lipiyus, larangan kampanye di tempat-tempat ibadah yang sudah dibuat oleh KPU harus ditaati para Paslon gubernur-wakil guberur, wali kota-wakil wali kota dan bupati-wakil bupati.
Doa lintas agama ini dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi kemasyarakatan (Ormas), organisasi pemuda hingga organisasi keagamaan serta wakil dari bakal pasangan calon Alexander Omaleng - Yusuf Rombe (AIYE) dan Peggi Patrisia Pattipi dari pasangan calon Maximus Tipagau - Peggi Patrisia Pattipi (MP3).
Asisten I Setda Kota Jayapura yang juga menjabat sebagai Plh. Sekda Kota Jayapura Evert Merauje menjelaskan, rapat itu dihadiri oleh perwakilan pihak yayasan Bina Hasana Al-Fathi sebanyak 25 orang.Â
Sebanyak 7.000 umat memadati gedung untuk bernyanyi, berdoa, dan memohon kelancaran dan kedamaian pelaksanaan Pilkada. Acara ini merupakan kerjasama antara Polda Papua dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua.
 Menurut Sugiono bahwa silahturahmi bersama Tokoh Agama pada moment Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban ini sangat penting dilakukan. Sebagaimana LDII taat untuk berkurban, maka perlu juga berbagi dengan semua tokoh agama yang ada.
Menanggapi hal ini Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Pdt. Liypiyus Biniluk, mengatakan wilayah adat hanya berbicara administrasi. Sementara hak politik tidak ada aturan mengatur terkait itu.
 Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th, menyampaikan Seminar dan KKR itu bertujuan mengajak masyarakat terutama umat Kristiani untuk ikut serta dalam melaksanakan Pilkada Damai di tahun 2024.