Kepala PLBN Skouw, Ni Luh Puspa mengatakan dengan mempererat sinergi lintas sektor guna menunjukkan komitmen bersama menjaga stabilitas dan keamanan di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.
Berdasarkan data Kesbangpol Papua, IDI Papua Tahun 2023 mencapai 67,64 atau naik 0,99 poin dibanding tahun sebelumnya. Ia berada pada urutan ketiga paling bawah. Adapun kenaikan IDI Papua disumbang oleh meningkatnya in
Kegiatan yang difasilitasi oleh Polres Biak Numfor ini dihadiri oleh Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan, Staf Ahli Bupati Fransisco Olla, pimpinan OPD terkait, unsur Kejaksaan Negeri Biak, unsur pimpinan TNI, Kepal
Kadistrik Biak Kota, Marthen Kafiar, mengapresiasi inisiatif Kapolres Biak Numfor yang telah mengumpulkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, lembaga adat, dewan perwakilan rakyat daerah, Lembaga Masyarakat Ada
Namun, di tengah maraknya aksi kriminal, Kapolres juga menyayangkan adanya insiden salah sasaran. Ia mencontohkan kasus seorang anak yang meminta belas kasihan kepada warga, namun justru diteriaki dan dikira hendak melak
Dikatakan, sampai saat ini Papua memiliki potensi yang sangat besar sehingga ia mengajak semua pihak terutama pemerintah untuk bisa memanfaatkan peluang ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan bagi negara. Karena hal ini bukan saja bicara dalam konteks Papua, tapi ini juga mengenai pendapatan bagi negara, dan pasar indo pasifik inilah yang menjadi salah satu potensi.
“Supaya ke depannya kita melihat kembali evaluasi dari beberapa indikator atau instrumen-instrumen yang menjadi kategori dalam indikator untuk pengemanbangan kebijakan regulasi. Seperti tahapan, non-tahapan dan penguatan lembaga,” kata Diana kepada wartawan.
Keterlambatan pendistribusian yang berdampak pada terlambatnya penyampaian ke pemilih, tidak tepat sasaran, diserahkan bukan kepada pemilik langsung, serta penyampaian secara kolektif bukan oleh KPPS.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke Elias Mithe, S.STP, MAP, seusai mengikuti FGD terkait dengan aparat kampung sebagai peserta BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan itu mengatakan bahwa untuk kepesertaan aparat kampung sebagai peserta BPJS tersebut sudah diatur dalam Permendagri Nomor 119 tahun 2019.
Pengembangan destinasi wisata ini juga harus dilakukan secara merata di empat kabupaten di wilayah Papua Selatan yakni Kabupaten Asmat, Mappi, Boven Digoel dan Kabupaten Merauke. Sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan dampak positif dari program ini. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen terhadap riset dan inovasi melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 1723-BPS-11-W-2023.
