Dikatakan, sampai saat ini Papua memiliki potensi yang sangat besar sehingga ia mengajak semua pihak terutama pemerintah untuk bisa memanfaatkan peluang ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan bagi negara. Karena hal ini bukan saja bicara dalam konteks Papua, tapi ini juga mengenai pendapatan bagi negara, dan pasar indo pasifik inilah yang menjadi salah satu potensi.
“Supaya ke depannya kita melihat kembali evaluasi dari beberapa indikator atau instrumen-instrumen yang menjadi kategori dalam indikator untuk pengemanbangan kebijakan regulasi. Seperti tahapan, non-tahapan dan penguatan lembaga,” kata Diana kepada wartawan.
Keterlambatan pendistribusian yang berdampak pada terlambatnya penyampaian ke pemilih, tidak tepat sasaran, diserahkan bukan kepada pemilik langsung, serta penyampaian secara kolektif bukan oleh KPPS.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke Elias Mithe, S.STP, MAP, seusai mengikuti FGD terkait dengan aparat kampung sebagai peserta BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan itu mengatakan bahwa untuk kepesertaan aparat kampung sebagai peserta BPJS tersebut sudah diatur dalam Permendagri Nomor 119 tahun 2019.
Pengembangan destinasi wisata ini juga harus dilakukan secara merata di empat kabupaten di wilayah Papua Selatan yakni Kabupaten Asmat, Mappi, Boven Digoel dan Kabupaten Merauke. Sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan dampak positif dari program ini. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen terhadap riset dan inovasi melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 1723-BPS-11-W-2023.
Khusus Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari 60 ribu mahasiswa yang kuliah setiap tahunnya, 23 ribu diantaranya tidak kuliah secara maksimal. Hal ini terjadi karena ekonomi orang tua. Sekira 92 persen penghasilan orang tua dari mahasiswa tersebut berada di bawah 2 juta per bulan. Dan 54 persen lainnya tidak berpenghasilan tetap. Atas dasar itulah LLDIKTI bersama perguruan tinggi berdiskusi untuk mencari jalan keluar atas masalah tersebut.
Kepala Kejaksaan tinggi (Kejati) Papua melalui Kepala Seksi Penyidikan Bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Papua Valery Dedy Sawaki mengatakan, ini adalah momentum bagi Kejati Papua untuk menyampaikan pesan-pesan anti korupsi kepada masyarakat Papua tentang behayanya korupsi jika dibiarkan dan perlu dilawan.
Dalam rangka itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke menggelar fokus group discussion (FGD) terkait dengan batas-batas wilayah dari pemekaran 5 kampung baru ini dengan melibatkan pemangku kepentingan dari 5 kampung baru itu.
“Pasca DOB, iklim usaha di Papua terjadi penurunan. Bahkan, hotel pun mengeluh sama kita karena terjadinya penurunan,” kata Ketua Kadin, Provinsi Papua, Ronald Antonio di sela sela Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, di Jayapura
Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, teknis pelaksanaan kampanye sudah siap. Dari sisi regulasi, PKPU Kampanye maupun PKPU Dana Kampanye telah tuntas. ’’Kami telah sampaikan kepada semua pihak, terutama kepada tim pasangan calon, mengenai regulasi teknis penyelenggaraan kampanye,’’ ujarnya di kantor KPU, Jakarta, kemarin (24/9).
