Dalam rangka itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke menggelar fokus group discussion (FGD) terkait dengan batas-batas wilayah dari pemekaran 5 kampung baru ini dengan melibatkan pemangku kepentingan dari 5 kampung baru itu.
“Pasca DOB, iklim usaha di Papua terjadi penurunan. Bahkan, hotel pun mengeluh sama kita karena terjadinya penurunan,” kata Ketua Kadin, Provinsi Papua, Ronald Antonio di sela sela Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, di Jayapura
Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, teknis pelaksanaan kampanye sudah siap. Dari sisi regulasi, PKPU Kampanye maupun PKPU Dana Kampanye telah tuntas. ’’Kami telah sampaikan kepada semua pihak, terutama kepada tim pasangan calon, mengenai regulasi teknis penyelenggaraan kampanye,’’ ujarnya di kantor KPU, Jakarta, kemarin (24/9).
Kepala Bea Cukai Jayapura, Adeltus Lolok mengatakan, berdasarkan data yang telah tercatat nilai ekspor yang dilakukan pengusaha melalui PLBN Skouw Kota Jayapura senilai Rp12,68 miliar hingga April 2024.
Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengatakan dasar dari kegiatan tersebut karena adanya pengaduan masyarakat adat terkait substansi dari perdasus tersebut yang dianggap melemahkan hak hukum masyarakat adat dalam mengambil tanah adat yang dikuasai secara sepihak oleh pihak kedua misalnya koorporasi, atau pemerintah dan lainnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Arklaus Windesi, S.Sos, M.Si menyataka pertemuan ini dilakukan untuk pemberitahuan kepada OPD, sebab ada pengurangan kapasitas Bandwidth dari jaringan internet yang selama ini digunakan atau disewa dari PT Moratel dari 100 Mbps menjadi 50 Mbps.
Dalam forum yang dihadiri langsung oleh Ketua DPD Papua PDI-Perjuangan yang menjadi satu-satunya partai yang mendukung pasangan calon BTM-Yes ini, turut hadir sejumlah Pimpinanan Organisasi Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, dari wilayah adat Tabi dan Saireri.
Mewakili Bupati Jayawijaya Asisten 1 Setda Jayawijaya Drs. Tinggal Wusono, M.A.P menyatakan era otonomi, yang berimplikasi pada giatnya masing-masing daerah memacu kemandirian melalui pembangunan, berdampak pada munculnya kebutuhan akan informasi statistik atau data yang akurat sebagai dasar penelitian dan perumusan kebijakan di setiap sektor pembangunan.
Dalam kesempatannya, Dir Reskrimum Polda Papua mengatakan pihaknya mengundang para peserta untuk membahas apa saja kekerasan yang mungkin terjadi ketika Pilkada serentak beserta apa saja tindakan yang akan dilakukan dari Polda Papua untuk menghadapi gangguan Kamtibmas pada saat pemilihan.
Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Donny Yoesgiantoro, menyampaikan bahwa KI Pusat pertama kali menyelenggarakan IKIP tahun 2021 dengan Skor Nasional 71,37, tahun 2022 dengan Skor Nasional 74,43, dan tahun 2023 dengan Skor Nasional 75,40.
