Sekadar diketahui, pleno tingkat provinsi untuk KPU Mappi tersebut dimulai sejak Jumat (08/03/2024) sekitar pukul 19.00 WIT. Namun karena Komisioner Bawaslu Kabupaten Mappi masih perjalanan dengan transportasi air dan darat dari Mappi ke Merauke sehingga pleno tersebut diskorsing sampai Sabtu pagi.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Kesbangpol Provinsi Papua Selatan sedang menggodok draft Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan. Sedangkan untuk pemilihan DPR afirmasi tingkat provinsi diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
“Banggar DPR mendukung penebalan Bansos dan Perlinsos karena ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi rumah tangga miskin. Hal itu merupakan hak ekonomi dari keluarga miskin sebagai warga negara,” kata Said Abdullah dalam keterangannya, Senin (18/12).
Pertemuan yang berlangsung pada Senin (6/11), dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, dan membahas beberapa hal, termasuk peningkatan kuota haji untuk tahun 1445H/2024M.
“Provinsi Papua pegunungan merupakan provinsi terakhir yang kami kunjungi dari Provinsi Pemekaran yang ada di Tanah Papua, kami Komisi IX satu –satunya yang melakukan kunjungan kerja di wilayah daerah otonomi baru dari Provinsi Papua dan Papua barat,”ungkapnya Rabu (4/10) di Gedung Aithosa Wamena.
Komite BPH Migas, Yapit Sapta Putra mengatakan, salah satu tugas BPH Migas adalah mengawal penyaluran BBM Satu Harga. Ini merupakan hal yang sangat bagus. Program ini merupakan gagasan Presiden RI Joko Widodo, yakni mendistribusikan BBM Satu Harga tanpa terkecuali di seluruh Indonesia.
Dalam keterangan pers, Tenga Ahli Komisi IX DPR RI, Efalina Gultom mengemukakan, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dan bekerja keras mempercepat perbaikan gizi untuk kehidupan anak-anak generasi penerus bangsa.Terutama di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Sosialisasi ini dilakukan agar penurunan angka stunting senantiasa dapat dicapai sesuai yang ditargetkan dan peserta sosialisasi juga bukan hanya memiliki pemahaman baru terkait stunting.
”Saat ini masih ada simpang siur informasi di kalangan pegawai pemerintah non ASN bahwa tenaga honorer akan dihapus pada 28 November sesuai dengan aturan yang masih berlaku saat ini,” kata Yanuar seperti dilansir dari Antara, Senin (24/4).
Tokoh politik yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Jayapura, Wagus Hidayat, menyoroti kinerja DPRD kabupaten Jayapura yang menurutnya sangat lemah dalam membela dan memperjuangkan kepentingan masyarakat di Kabupaten Jayapura.
