Pantauan media ini di lokasi, acara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Papua Tengah, Bupati Timika, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua Tengah, DPRK, Forkopimda, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Ke
Senator asal Papua Tengah itu menyebutkan bahwa program ini sendiri merupakan program yang digagas oleh jajaran DPD RI dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sekaligus sebagai salah satu wujud nyata DPD RI d
Gubernur Apolo juga minta ibu-ibu Srikandi Kreatif harus kreatif untuk bagaimana cara menghasilkan satu produk yang belum pernah ada. Persikindo juga harus mampu bagaimana mengkreasikan produk- produk berdasarkan potensi
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua, dipimpin langsung Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni dan dihadiri oleh Ketua PURT DPD RI, Hasan Basri, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), sejumlah anggota DPD RI sert
PURT DPD RI berkunjung ke Papua Selatan untuk meninjau proyek pembangunan pusat pemerintahan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke sekaligus meminta dukungan kepada Gubernur Apolo terkait
“Banyak kasus illegal logging terutama di kawasan Pegunungan Cycloop, yang sementara Dinas Kehutanan setempat tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi itu,” kata anggota DPD/MPR RI perwakilan Provinsi Papua, Lalita kepa
Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar Henry Indraguna mengatakan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah mengubah tafsir ketentuan pemilu serentak sebagaimana diatur dalam Pasal 167 dan Pasal 3
Harold Waromi mengatakan kunjungan kali ini ke Biak dirinya cukup menyerap banyak masukan dari segi pendidikan kepariwisataan, tetapi jug hal ini tentu saja membutuhkan perhatian yang sama dari pemerintah daerah setempat
"Melalui workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, yang melibatkan kepala-kepala kampung, serta kepala-kepala distrik, dapat meningkatkan pengalaman dan wawasan bagi mereka, karena kita bicara terkait
Pertama, kebijakan PSN Merauke diterbitkan tanpa ada kesepakatan luas masyarakat berdasarkan prinsip free prior informed consent (FPIC) yakni persetujuan masyarakat berdasarkan informasi sejak awal proyek dan tanpa ada paksaan, manipulasi dan rayuan melainkan secara sadar dan bebas. Kedua, kebijakan dan proyek PSN Merauke diterbitkan tanpa disertai kajian sosial dan lingkungan hidup yang memadai serta melibatkan masyarakat adat terdampak langsung dan tidak langsung.
