Kepada Cenderawasih Pos, Matheius Mamun Sare menjelaskan bahwa kliennya tersebut di PHK secara sepihak. Pasalnya, kliennya hanya dituduh melakukan perselingkuhan dengan seorang karyawan perusahaan tersebut tanpa melalui suatu proses hukum dan pembuktian di pengadilan.
Dia mengatakan di tahun 2024 ini dari akumulasi data pencari kerja di kota Jayapura mencapai 10.125 orang. Sedangkan pencari kerja yang datang mengurus kartu AK 1 untuk syarat mencari kerja, sampai dengan bulan Juli 2024 sudah mencapai lebih dari 500 orang.
Dimana untuk program padat karya tahap pertama yang sudah dilakukan dalam rangka memperingati HUT Kota Jayapura pada Februari 2024 menelan anggaran sebesar Rp600 juta yang melibatkan 750 tenaga kerja yang dibagi dalam 75 kelompok.
"Sehingga ke depan para pencari kerja ini tidak bergantung pada pekerjaan formal saja tetapi juga informal sehingga angka pengangguran di Kota Jayapura bisa berkurang," katanya.
Sehingga ketika menamatkan pendidikan tidak banyak yang berpikir untuk menciptakan lapangan kerja atau berwirausaha. Ketika ini terus terjadi dan semakin banyak lulusan baru yang menanti pengangkatan CPNS maka semakin banyak juga angka pengangguran yang akan terjadi.
Kepala Disnaker Mimika, Paulus Yanegga menjelaskan, dengan anggaran sebanyak itu akan dipakai untuk berbagai program. salah satunya pelatihan ketenagakerjaan kepada masyarakat Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Mimika.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Papua, Aryoko Rumaropen, mengatakan pelatihan tersebut merupakan salah satu upaya Pemprov Papua dalam menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan SDM agar mampu bekerja lebih produktif.
Sekda Kabupaten Jayapura Hana S. Hikoyabi mengaku senang dan bangga, karena pelatihan ini kali pertama dilakukan Pemkab Jayapura melalui Disnakertrans Kabupaten Jayapura.
Namun ada juga perusahaan yang memang sama sekali tidak bisa membayar THR bagi karyawannya dan karyawan juga masih enggan untuk menyampaikan atau melaporkan hal tersebut kepada pemerintah. Karena itu bisa saja mengancamnya statusnya sebagai karyawan. Karena itu kalau benar-benar dilihat masih banyak perusahaan yang tidak membayar THR bagi karyawannya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura, Esau Awoitauw mengatakan, jumlah pencari kerja di Kabupaten Jayapura setiap tahunnya terus bertambah sehingga harus diimbangi dengan terbukanya peluang kerja di Kabupaten Jayapura.
