Dalam pertemuan tersebut, gubernur menegaskan bahwa tantangan geografis Papua yang sangat ekstrem berdampak signifikan terhadap mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pelayanan publik di berbagai daerah. Untuk it
Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan fisik yang perlu mendapat perhatian serius, agar dapat rampung sesuai jadwal. Menurutnya, penyelesaian program ini penting u
Menurutnya, kebijakan ini merupakan inovasi positif dalam mendukung tata kelola pelayanan publik yang modern dan transparan. “Ini langkah maju dalam pelayanan di birokrasi pemerintahan. Penerapan sistem digital seperti Q
Hasilnya? sama saja. Jukir liar tetap eksis dan menyingkirkan jukir resmi. Potensi untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari parkir sejatinya menjanjikan hanya saja belum bisa ditertibkan. Dinas Perhubungan (Di
Menurut Rustan Saru, regulasi tersebut sangat penting sebagai dasar hukum bagi aparat di lapangan dalam menindak tegas berbagai pelanggaran di jalan raya, khususnya parkir liar dan kendaraan angkutan yang tidak tertib ja
Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru, mengatakan keberadaan angkutan kota di area tersebut dapat mengganggu ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas, khususnya di pusat kota.
“Potensi jalur yang baru memang cukup baik, tapi kita harus diskusi dulu. Belum ada surat resmi yang masuk untuk jalur Mamberamo–Biak, atau jalur di luar jalur reguler yang sudah dijalankan ASDP,” ujar Rumaropen di Biak.
Keberadaan angkot di area tersebut dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan merusak keindahan wajah kota. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru menegaskan bahwa area Taman Imbi bukan merupakan lokasi parkir mau
Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarmi, Anton Siga, menjelaskan bahwa permasalahan lahan menjadi faktor utama yang menghambat kesiapan pelabuhan dalam menerima layanan kapal Pelni.
Kisruh bermula dari dugaan penyalahgunaan dana oleh pengurus sebelumnya, yang baru diketahui dalam berita acara serah terima keuangan dan aset koperasi pada 6 Mei 2024.
Masalah makin runcing ketika dana koperasi pada Jun
