Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Edward Sihotang di Sentani, Rabu, mengatakan bahwa operasional Puskesmas Komba dipusatkan sementara di Kantor Dinas Kesehatan karena terjadi pemalangan.
"Sebenarnya dampak dari pemalangan tersebut adalah masyarakat, dan permasalahan pemalangan ini adalah masalah internal antara pihak adat dan pemilik sertifikat tanah, tetapi justru berimbas pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat, " katanya kepada Cenderawasih Pos, Senin (6/1) kemarin.
Sekretaris Dinkes Kabupaten Jayapura Edward Sihotang mengatakan, selama libur dan cuti bersama Nataru pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Jayapura tetap dilakukan secara optimal. Karena untuk pelayanan kesehatan ini hal yang prioritas diberik kepada masyarakat tidak mengenal adanya libur.
Dia mengatakan penyakit yang paling berpotensi terjadi pada saat curah hujan tinggi adalah malaria, diare dan flu. Dirinya juga mewanti-wanti masyarakat terkait potensi penyebaran penyakit diare yang bisa saja terjadi.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura melalui Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Edward Sihotang mengimbau, masyarakat agar bisa menjaga pola makan, hindari makanan berlebihan, batasi konsumsi makanan berlemak, gula dan garam. Selain itu tetap, bisa menjaga kebersihan diri termasuk dalam menggunakan fasilitas umum.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Papua dr Arry Pongtiku mengatakan meningkatkan kasus PTM disebabkan perubahan gaya hidup. “Terjadi perubahan pola makan, banyak masyarakat yang mengonsumsi makanan siap saji, konsumsi alkohol dan kurang olahraga. Hal ini turut mempengaruhi penyakit tidak menular,” ucapnya kepada Cenderawasih Pos, Kamis (12/12)
Dia menjelaskan, sistem pembayaran yang diberlakukan oleh BPJS itu adalah paket. Misalnya seorang pasien hanya dibayar paket 3 hari, padahal faktanya misalnya seorang pasien harus dirawat selama dua pekan. Karena itu, mereka sudah pasti akan mengalami kerugian.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura,Ni Nyoman Sri Antari mengatakan, penyakit frambusia sedikit sulit untuk diatasi karena memang dipengaruhi tingginya mobilisasi masyarakat dari luar Kota Jayapura ke Kota Jayapura. Dimana ketika ditemukan penderita dan diobati atau diatasi, bisa saja ditemukan lagi dan itu terus berulang.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari mengatakan, di Kota Jayapura baru ada 6 Puskesmas yang statusnya sudah menjadi BLUD. "Sebenarnya dari tahun 2016 Permendagri sudah ada, khusus untuk kita semua UPTD itu jadi BLUD," kata Ni Nyoman Sri Antari
‘’Minimal kita punya data untuk bisa bergerak.Kalau sama sekali tidak miliki data, nanti kita kesulitan,’’ jelasnya. Dikatakan, jika sudah ada data maka tentunya pihaknya akan segera memanggil apotik yang dimaksud untuk dilakukan klarifikasi.
