Kepala DPKP Kota Jayapura, Dr. Roberth J. Betaubun menjelaskan bahwa ketersediaan hidran kebakaran yang berfungsi dengan baik merupakan salah satu fasilitas vital dalam mendukung upaya pemadaman di lapangan.
Berdasarkan data DPKP Kota Jayapura, sejak tahun 2021 hingga Agustus 2025, tercatat ratusan kejadian kebakaran dengan tren fluktuatif. Dimana pada Tahun 2021 tercatat 57 kejadian (10 kebakaran lahan, 47 kebakaran banguna
Lokasi kebakaran yang berada tepat di pertigaan Jalan Raya Sorido Kampung Baru, yang merupakan jalur padat, membuat arus lalu lintas sempat lumpuh total. Kemacetan parah tak terhindarkan mengingat waktu kejadian bertepat
Sekretaris DPKP Kota Jayapura, Margareta Kirana menyebut kondisi tersebut masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pihaknya dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon terhadap potensi jika terjadi k
Ia menjelaskan, sejumlah faktor pemicu kebakaran masih sering ditemukan di lapangan, seperti korsleting listrik akibat pemasangan instalasi sembarangan, lilin yang dibiarkan menyala tanpa pengawasan, kompor gas yang lupa
Hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran serta Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 2019 tenta
Kasi Pengendalian Operasi Damkar Kota Jayapura, Velix Rumbiyaan mengatakan, korsleting listrik terjadi di lantai 2 kamar kos. Dari 19 unit kos-kosan, 16 unit diantaranya terbakar. Sedangkan 3 unit, sebatas kena percikan.
Saat berada di luar, ia melihat ada kepulan asap yang keluar dari atap bagian depan kantor. Dengan cepat ia lalu menghubungi pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mimika guna mengerahkan tim Pemadam
“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan kunjungan Wakil Presiden berjalan lancar. Tugas kita adalah mencegah, mengamankan, dan menjaga kota ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karen
Kepala BPBD Kabupaten Jayapura, Jan Willem Rumere, menjelaskan bahwa dana Otsus yang dialokasikan untuk BPBD mencapai hampir Rp5 miliar. Anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk membeli dua unit mobil Damkar berkapa
