"Kemungkinan di bulan Maret ini inflasi yang akan naik itu adalah sektor listrik, karena di bulan Januari Februari kan ada subsidi dari pemerintah pusat 50%, dan di bulan Maret subsidi itu sudah dihapus Sehingga kemungkinan besar akan terjadi inflasi di sektor listrik ini," kata Kepala BPS Kota Jayapura, Sugiyanto
Dia mengatakan hotel-hotel berbintang yang sudah mulai terkena dampak itu seperti Hotel Horison, Swisbell, dan beberapa hotel besar lainnya di Kota Jayapura. Bahkan kondisi itu berdampak pada kebijakan baru yang diterapkan oleh pemilik Hotel seperti merumahkan sejumlah karyawan.
Kelompok transportasi sebesar 0,92 persen, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,45 persen, kelompok pendidikan sebesar 1,09 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 5,64 persen, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 11,86 persen.
Diharapkan nantinya ada kebijakan pemerintah daerah dan pusat juga berbasis data yang betul-betul akurat sesuai dengan kondisi masyarakat daerah."Saat ini sudah lebih dari 70% pendataan sudah dilakukan tapi kami belum merangkum karena saat ini masih dilakukan sensus di lapangan,"ujar Sugiyanto
Lalu dibandingkan pada periode Desember Januari di tahun 2023-2024, inflasinya rendah 0,60%, artinya harga-harga di Kota Jayapura terkendali. Kemudian kalau dibandingkan dengan harga rata-rata nasional deflasi di Desember 2024 lalu sebesar -0,76, sementara di Kota Jayapura deflasi -1,13. "Tingkat deflasi di kota Jayapura lebih tinggi jika dibanding secara rata-rata tingkat nasional,"ujarnya.
Dijelaskan, dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas, yaitu sebesar 8,74 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), yaitu sebesar 13,96 persen.
Hal ini menyusul inflasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan pada Januari 2025 mencapai 4,55 persen, tertinggi di Indonesia. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya Arther Ludwig Purmiasa mengatakan dari 38 provinsi di Indonesia, Provinsi Papua Pegunungan tertinggi dengan inflasi sebesar Rp4,55 persen.
Kepala BPS Kabupaten Jayawijaya Arther Ludwig Purmiasa menyatakan terkait dengan Inflasi di bulan ini Provinsi Papua Pegunungan yang tertinggi untuk seluruh indonesia dengan presentase 4,55 persen, dan ini disumbang oleh beberapa komuditas seperti makanan, minuman dan tembakau.
"Secara bulanan terjadi deflasi di tiga provinsi yakni Provinsi Papua 1,13 persen, Provinsi Papua Selatan sekitar 0.75 persen dan Provinsi Papua Tengah sebesar 1.78 persen, sementara Provinsi Papua Pegunungan mengalami inflasi sebesar 0,23 persen," ucap Kepala BPS Papua, Adriana Helena Carolina
“Yang menjadi kendala kami saat ini adalah harga program MBG bagi anak-anak di Provinsi Papua. Menurut pemerintah kabupaten setempat tidak cukup. Oleh sebab itu, perlu ada inovasi dan kerja sama tim,” kata Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong.
