Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua, Hartati Sofia Iwanggin mengaku pihaknya akan meningkatkan pengawasan dengan mengutus penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) atau pejabat fungsional yang biasa melakukan pengawasan di lapangan.
Lanjut dia, pengawasan yang melibatkan kader seperti pengawasan di desa, di pasar, dan juga di sekolah-sekolah juga melalui Puskesmas-Puskesmas. "Kami juga melibatkan BPOM mobile dengan aplikasi supaya bisa melaporkan artinya keterlibatan masyarakat itu dibutuhkan. Karena kami tidak mungkin bisa melihat sampai ke ujung-ujung kalau tidak ada bantu dari masyarakat. Termasuk media, juga memberikan edukasi kepada masyarakat supaya tersampaikan,"bebernya.
"Layanan publik kita tetap laksanakan, kalau ada pihak ketiga yang ingin mau menguji sampel juga bisa, karena keterbatasan anggaran kami akan memberikan pelayanan berdasarkan jumlah dan kriteria serta kebutuhan masyarakat," terangnya.
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura Hermanto mengatakan bahwa diharapkan para influencer mengetahui dan mempelajari aturan terlebih dahulu sebelum melakukan review produk kosmetik atau produk lainnya.
Hal ini menjadi perhatian Management Saga seiring maraknya barang-barang kosmetik produk buatan China yang tidak melalui BPOM (mengandung bahan yang bahaya), termasuk produk-produk kosmetik palsu.
”Kegiatan yang dilaksanakan hari ini semuanya gratis untuk masyarakat yang datang ke areal Car Free day, kita (BBPOM) menyiapkan mobil Laboratorium agar masyarakat dan para UMKM bisa datang untuk menguji produk pangan olahan mengunakan Rapid Test untuk mengetahui bahan pangan bebas dari pangan berbahaya seperti boraks, rodamint, Mercure dan metamin yelouw,” kata Hermanto kepada wartawan.
BPOM tidak hanya berhasil mengungkap jaringan produk skincare ilegal yang meresahkan, tetapi juga mengambil tindakan hukum yang keras terhadap pelaku yang terbukti melanggar regulasi dan membahayakan kesehatan konsumen.
Kepala BPOM Jayapura Hermanto mengatakan saat ini aktivitas jual beli obat dan makanan beralih tidak hanya secara konvensional (toko, pasar dan supermarket), tapi juga melalui penjualan daring (online) yang jumlahnya tinggi sehingga perlu pengawasan agar produk-produk yang diperjualbelikan berizin dan terjamin keamanannya.
Kepala BPOM Jayapura Hermanto mengatakan monitoring dan evaluasi kegiatan itu merupakan Program Prioritas Nasional (PPN). Dimana kegiatan itu, melibatkan pihak pedagang pangan, pasar dan perwakilan sekolah-sekolah dan yang menjadi lokus adalah wilayah Distrik Muara Tami.
Kepala BBPOM Jayapura, Hermanto mengatakan pihaknya tidak hanya melakukan pengawasan obat dan makanan saja. Melainkan juga aktif melakukan pendampingan pelaku usaha pangan agar menghasilkan produk yang aman, bermutu dan berdaya saing.
