Adapun alasan pihak Rumah Sakit Provita Jayapura, menurut Hernawan, karena pihak RS Provinta ingin mengevaluasi kinerjanya secara internal. Sementara rumah sakit lain di Jayapura masih tetap ada kerjasama dengan BPJS Kesehatan tahun 2025 mendatang.
  Dia menjelaskan, sistem pembayaran yang diberlakukan oleh BPJS itu adalah paket. Misalnya seorang pasien hanya dibayar paket 3 hari, padahal faktanya misalnya seorang pasien harus dirawat selama dua pekan. Karena itu, mereka sudah pasti akan mengalami kerugian.
Pj. Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan dalam sambutan, komunitas medis Papua tanpa batas adalah sebuah wadah medis yang strategis untuk menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura Hernawan Priyastomo di Jayapura, Rabu, mengatakan optimalisasi ini dilakukan sebagai bukti nyata bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berkomitmen untuk memberikan perlindungan kesehatan secara inklusif dan merata.
 Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi salah satu syarat dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM). Sebagai salah satu penjamin Kecelakaan Lalu Lintas, BPJS Kesehatan bersama Kepolisian Republik Indonesia berkolaborasi dalam memastikan seluruh pengguna kendaraan lalu lintas terlindungi dan terjamin oleh Program JKN.
Hanya saja meski anggaran Port Numbay Sehat telah habis, namun Plt Direktur RSUD Jayapura, dr Aaron Rumainum mengaku pihaknya masih menerima pasien rujukan dari Kota Jayapura. Hanya saja, ada ketentuan yang berlaku.
Dalam pertemuan tersebut, intinya Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa menyambut baik dan mendukung adanya perlindungan Jaminan Sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (KM) bagi Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dalam Pilkada Kabupaten Jayapura 2024.Â
Semua jenis pemeriksaan dan penanganan kesehatan jiwa ini bisa diakses oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai prosedur yang berlaku. "Konsultasi ke Psikiater atau Dokter Spesialis Jiwa di Rumah Sakit ditanggung oleh BPJS Kesehatan sesuai indikasi medis dan dengan ketentuan pasien terdaftar aktif sebagai peserta JKN
 Dimana per 1 September 2024, lebih dari 277 juta jiwa atau 98,67 persen penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN. Capaian ini sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia.
Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengaku senang dengan kunjungan kerja yang dilakukan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua, Kantor Jayapura, karena dari kunjungan tersebut banyak informasi yang diberikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua, untuk Pemkab Jayapura serta menjelaskan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, baik untuk pekerja formal maupun non formal di Kabupaten Jayapura.
