Kenaikan tersebut didasari atas berbagai pertimbangan. Seperti mobilitas Masyarakat selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi Masyarakat.
Kepala Tim Perumusan KEKDA Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Agni Alam Awirya mengatakan, mengingat kini Pemerintah Indonesia telah melakukan kerjasama antar kedua negara yaitu PNG, maka sangat memungkinkan jika ada pengembangan wisata lintas batas negara.
"Tantangan tersebut mencakup perluasan diversifikasi ekonomi, penguatan pengendalian inflasi, perluasan digitalisasi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan perencanaan pengembangan perekonomian yang berkelanjutan, " jelasnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Faturachman mengatakan, pasca pemekaran, setiap provinsi di Papua diharapkan mengoptimalkan potensi dan sumber pertumbuhan ekonomi baru, untuk meningkatkan kemandirian dan pertumbuhan di Wilayah Papua.
Penyerahan bantuan dalam bentuk program Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Cabang Sentani diserahkan oleh Manager Bisnis Mikro BRI Cabang Sentani Onni Novrianto, mewakili Kepala Cabang BRI Sentani. Kegiatan berlangsung di Puskesmas Waibu.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Juli Budy Winantya menjelaskan, inflasi di tahun 2023 untuk Papua ada tiga kota inflasi yaitu Jayapura, Merauke dan Timika dan Papua masih berada di dalam target inflasi nasional yaitu 3+- 1 atau masih diangka 2-4 persen.
Pemimpin BNI Wilayah 16 Tanah Papua Ariyanto Soewondo Geni mengatakan, tabungan tersebut termasuk dalam kategori tabungan rencana, yang diperuntukan bagi masyarakat agar dapat melakukan perencanaan keuangan melalui tabungan Noken.
Kapolres Keerom AKBP Christian Aer menerima langsung mobil ambulan yang diserahkan langsung oleh pimpinan BRI Cabang Abepura, Bobby Irawan Santosa, dengan dihadiri seluruh Pejabat Utama Polres Keerom.
"Dalam pembentukan telah dilakukan implementasi QRIS. Sebagai salah satu bukti keberhasilan tersebut, Kota Jayapura berhasil mendapatkan penghargaan sebagai TP2DD terbaik tingkat Kab/Kota wilayah Papua, Nusa Tenggara, dan Maluku,"ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Senin (11/12) kemarin.
Padahal seharusnya di tahun 2023 dana hibah diberikan sekitar Rp 21 miliar dari total dana hibah Rp 56 miliar. Terkait hal ini Pj Bupati Jayapura dianggap tidak mengikuti surat edaran Mendagri dalam pemberian dana hibah ke KPU dalam Pemilu 2024.
