Rencana pemerintah kota Jayapura untuk menertibkan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat di ruang publik memunculkan perbincangan hangat di tengah masyarakat.
Sebagian pihak menilai langkah ini sebagai upaya menjaga k
Pantauan media ini, massa yang jumlahnya mencapai ratusan orang itu mendatangi kantor DPRK Mimika dan langsung melakukan orasi. Mereka datang dengan membawa berbagai atribut, mulai dari spanduk hingga potongan karton den
Mahasiswa bergerak secara bergelombang dari masing-masing titik dan melakukan orasi secara bergantian. Adapun aksi demo damai yang dilakukan oleh FIM-WP itu dalam rangka memperingati hari lahirnya Uncen, pada 10 November
Ia menegaskan, menyampaikan aspirasi merupakan hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam undang-undang, namun pemerintah Kota Jayapura terbuka untuk menerima aspirasi melalui dialog dan diskusi tanpa harus turun k
Warga datang kebanyakan menggunakan kostum warna hitam sebagai tanda berkabung. mereka juga membawa setangkai bunga mawar kemudian diletakan di samping krans bunga dan foto korban di depan podium. Masyarakat Merauke terp
Dari pantauan Cenderawasih Pos di lokasi sekira ribuan mahasiswa yang tergabung dalam ‘Keluarga Besar Mahasiswa Uncen’ itu menutup jalur tersebut. Mereka menuntut Majelis Rakyat Papua (MRP) harus mengambil tindakan tegas
Setidaknya ada lima poin penting yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut yakni; pertama, mahasiswa Teluk Bintuni mendesak pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni segera membentuk tim investigasi untuk turun ke distrik
Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas lemahnya tanggapan perusahaan terhadap berbagai persoalan keselamatan dan kesejahteraan para pengemudi. Seratusan pengemudi tiba di kantor Maxim sekitar pukul 11.00 WIT dengan m
Kemudian, Tolak PSN di tanah Papua. Ketiga, Hentikan ekspolitasi SDA diseluruh tanah Papua. Serta, Negara diminta hentikan oprasi Militer di Kabupaten Nduga, Puncak, Yahukimo, Maybrat, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Lan
Pengurus Harian YLBHI, Emanuel Gobay mengatakan bahwa, MRP adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka pelindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghor
