Menurut Awi, selain itu juga meningkatkan pengawasan internal dan eksternal termasuk kerja sama dengan instansi terkait seperti Satpol PP Kota Jayapura untuk menindak setiap pelanggaran. "Kemudian fasilitas dan prasarana pasar kami perbaiki, sehingga menarik lebih banyak pembeli," ujarnya.
Dijelaskan, pelaku usaha mikro di Kabupaten Jayapura memang terus meningkat saat ini ada sekira 5800 pelaku usaha. Dengan banyaknya pelaku usaha mikro tentu harus bisa didorong dalam promosi penjualan produk yang dihasilkan.
Oleh karena sebagai bentuk dukungan pengembangan UMKM di Kabupaten Jayapura khususnya bagi pelaku UMKM OAP yang ada di kampung kampung yang selama ini terkendala pemasaran hasil produk yang dihasilkan baik itu noken aksesoris khas papua, oleh-oleh kuliner dan lainnya.
Plt. Asisten III Setda Papua, Johana A Rumbiak mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan hubungan kerja sama ekonomi dan perdagangan kedua negara. “Kegiatan ini diharapkan mendorong perbatasan sebagai pintu gerbang di kawasan Pasifik dan Oceania, sekaligus mengangkat hasil-hasil UMKM dan para pelaku usaha dari kedua negara,” kata Johana kepada wartawan.
Menurut Hartati, perlunya mendengarkan pendapat pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebelum menaikkan UMP Papua. Tetapi jika sudah ada keputusan pemerintah pusat maka pihaknya menyatakan akan tetap melaksanakan itu. “Dengan adanya keputusan pusat, otomatis Provinsi Papua menyesuaikan,” ujarnya.
Menurutnya, dana Otsus yang dikucurkan pemerintah pusat ke daerah harus dibelanjakan untuk kepentingan OAP. Baik di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, infrastrutkur dan lainnya. Ia mengharapkan, pemerintah daerah jangan terlalu banyak bikin rencana, rapat atau belanja birokrasi. Hal tersebut, kata dia, tidak menjawab sema sekali apa yang diteriakan masyarakat, khususnya OAP.
Kasie Lalin Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan Kantor KSOP Klas II Jayapura, Semuel Yabes Yermia tak menampik bahwa area operasional di Pelabuhan Jayapura terbatas. Namun pihaknya tetap mengakomodir para pedagang kaki lima tersebut.
Galeri kreatif ini meningkatkan produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sekaligus turut berpartisipasi menyediakan pasar bagi pelaku UMKM lokal yang da di Papua, sebab ia menampung setiap produksi hutan bukan kayu.
Dikatakan, sebagian besar UMKM di Kota Jayapura memang berpenghasilan di bawah Rp 50 juta dan kepada mereka pemerintah tidak memungut pajak. Namun apabila ada UMKM yang berpotensi naik ke penghasilan Rp 200 juta, maka pemerintah akan membantu untuk pengembangan dan produktivitasnya yang lebih besar ke depan.
Selain kuliner, usaha di bidang kerajinan juga mengalami pertumbuhannya yang cukup pesat. Hanya saja, kata dia, pihaknya belum menyiapkan sentra sentra bagi para pelaku usaha kerajinan itu
