Wakil Gubernur Papua Pegunungan Dr. Ones Pahabol, SE, MM menyatakan pameran ini menunjukan jika Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui OPD memperlihatkan hasil dari apa yang dilakukan selama provinsi ini terbentuk
Kepala Diskominfo, Gustaf Griapon, mengatakan pelatihan bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku UMKM lokal agar mampu bersaing di pasar digital. Materi disampaikan oleh OJK Papua, Bank Indonesia, dan Bursa Efek Indonesia
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengatakan kegiatan ini dirancang untuk memberikan ruang promosi dan hiburan bagi masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
"Ada beberapa UMKM yang saat ini berupaya melebarkan usahanya sehingga dapat mengekspor produknya ke PNG dan negara Pasifik lainnya," kata Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Jayapura Fungki Awal
Kata Abisai Rollo, sejak covid-19 melanda Indonesia banyak usaha yang gulung tikar atau tutup. Sehingga akibatnya keadaan ekonomi masyarakat sekarang sedang tidak baik saja dan mengalami penurunan.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura, Hariyanto menjelaskan setelah 139 Kapung dan 5 kelurahan telah mendapat sertifikat pendirian Kopdes Merah Putih, yang diperuntukan bagi setiap kampung satu koperasi.
"Kami sangat berterima kasih kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXII Papua yang telah melaksanakan kegiatan ini, kami akan terus melakukan pendampingan kepada para mana-mana Papua agar dapat meningkatkan kreasi
"Penjualan yang dilakukan hanya didalam kampung saja, itupun kalau ada kegiatan, ada tamu yang mengunjungi kampung, baru mereka bisa berjualan, jika tidak, maka hasil produksinya, hanya dipajang dirumah setiap warga," je
Diakuinya, pendaftaran akta pendirian Koperasi Merah Putih khusus di Kabupaten Jayapura, terkendala jaringan, sehingga dalam sehari hanya bisa dilakukan untuk satu dan dua koperasi saja.
Yulianus juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera memanggil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) Provinsi Papua, serta meminta agar pihak Disperindagkop bersama Bulog dapat memanggil