Menurutnya, peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing di mulai sejak anak dari dalam kandungan sampai usia dua tahun yang disebut dengan masa seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK), dan dilanjutkan pada tahap berikutnya sampai dengan usia lima tahun.
Meski begitu, ada juga program kerja yang ternyata belum berhasil diatasi secara tuntas, terutama pengentasan kemiskinan ekstrem dan masalah stunting di Kota Jayapura yang diakuinya masih cukup tinggi dan beberapa persoalan lainnya yang masih butuh penanganan oleh Pemkot Jayapura kedepan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, Pengendalian pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Merauke Delsiana K. Gebze, ditemui media ini mengungkapkan bahwa target tersebut sesuai dengan pencapaian yang telah berhasil dilakukan di tahun 2023.
Rapat itu diikuti 4 OPD, Provinsi, dan 29 OPD Kabupaten Kota, Tim Percepatan Stunting Provinsi Papua dan satgas percepatan penurunan angka stunting, serta mitra yang lain. Adapun sebelum rakerda itu digelar Bkkbn bersama peserta ini menggelar pra Rakerda yang dimulai 20-21 Mei 2024.
Dandim 1707/Merauke Letkol Inf Bayu Kriswandito, melalui Danramil 1707-04/Kimaam Kapten Inf Nurmadi menyampaikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bergizi kepada anak-anak di Kampung Kiworo Distrik Kimaam Kabupaten Merauke-Papua Selatan sebagai upaya pencegahan stunting pada anak.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM mengakui jika dalam rapat koordinasi yang dilakukan di ruang rapat Bupati Kantor Otonom Pemda Jayawijaya itu mengkongkritkan Upaya penanganan stunting yang merupakan program nasional yang akan ditindak lanjuti, lewat beberapa OPD terkait yang mengalokasikan anggaran dalam DPAnya.
Pihaknya juga meminta kabupaten/kota di Papua untuk menyediakan anggaran yang cukup dalam penanganan Stunting sesuai kemampuan daerah tersebut. “Selain itu mereka juga harus memastikan bahwa potensi stunting dapat terpetakan dengan bagus, sehingga dari sisi perencanaan penganggaraan dan pengalokasian yang bagus,” ujarnya.
Dikatakan Derek, permasalahan Stunting tidak hanya dipengaruhi oleh kesehatan ibu dan anak serta gizi anak saja. Melainkan juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain di luar kesehatan, seperti ketersedian air bersih layak dan sanitasi, jaminan sosial dan pola asuh, sehingga dalam penanganan dan pencegahannya pun harus dilakukan secara menyeluruh dan memusat atau konvergen.
Dikatakan, tak hanya itu begitu juga untuk kemiskinan ekstrem, harus persis data pastinya, dalam penanganan satu keluarga atau kepala keluarga bisa lepas dari kemiskinan eksrem, itu apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan layanan, dan berapa kebutuhan anggarannya per setiap kepala keluarga.
Kepala Bkkbn Papua Nerius Auparay mengatakan hasil survei Kesehatan Kesehatan Indonesia, pada bulan desember 2023 kemarin angka prevalensi stunting di Papua menurun 6 persen.
