Itu menurutnya belum dengan uang SPP. Padahal di Buton tempat asalnya tidak ada beban biaya pendidikan alias gratis, namun di Papua ia malah dibebankan biaya yang cukup mahal.
  Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Jayapura, Elen Montolalu menerangkan pelaksanaan ujian pada jenjang sekolah dasar yang sudah dilaksanakan itu berjalan aman dan lancar sampai selesai.
 Sekolah ini terletak di Distrik Heram, Kota Jayapura. Sekolah ini juga tidak banyak dikenal, karena memang sejak didirikan, sekolah ini berstatus swasta, selain itu, siswa-siswi yang mendaftar di sekolah itu, terbilang cukup minim.
Untuk itu, jika orang tua mau menyekolahkan anaknya di wilayah dekat tempat tinggal sesuai zonasi tentu lebih baik lagi, karena anak tidak jauh pulang dan pergi ke sekolah serta mudah pengawasannya.
Sekolah-sekolah yang mengumumkan kelulusan siswanya tersebut adalah SMAN I Merauke, SMAN 2 Merauke, SMAN 3 Merauke, SMA YPPK Johanes 23 Merauke, SMA YPK Merauke SMKN I Merauke, SMKN 2 Merauke, SMKN 3 Merauke dan SMK Antonius Merauke.
"Sehingga kepada 43 sekolah tersebut kami masih menyusun soal secara bersama. Soal itu sudah dalam bentuk master soal, yang akan kami bagikan besok pada masing-masing sekolah untuk kemudian digandakan di sekolah," bebernya.
Kepala Dinas Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Provinsi Papua pegunungan, Aron Wanimbo, SE, MSi menyatakan mereka saat ini seperti kertas kosong yang perlu diisi dengan Pendidikan, sebab kalua kertas kosong itu diisi dengan hal -hal yang tidak benar dan bukan Pendidikan yang layak, maka hasilnya sudah sejalan akan memperngaruhi keamanan.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Ted J Mokay meminta Kepala Pemerintahan Kampung di 139 Kampung Kabupaten Jayapura ada rasa tanggung jawab membantu memberikan pelayanan di sekolah- sekolah yang ada di kampong, karena kampung memiliki sumber anggaran yang sangat besar, seperti dari Alokasi Dana Kampung yang mencapai miliaran rupiah.
Itulah yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Dia menerangkan, saat ini sekolah-sekolah kedinasan tersebut masih berkoordinasi terkait teknis pendaftaran dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
 Dari jumlah itu, ada beberapa sekolah yang pelaksanaan ujiannya masih menerapkan kurikulum 2013, ada juga sebagian sekolah  yang menggunakan kurikulum merdeka, yaitu sekolah-sekolah penggerak, angkatan pertama sebanyak 547 orang.
