Pelaksanaan sekolah rakyat telah masuk dalam anggaran pendidikan pada APBN 2025. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh, termasuk dalam penyediaan tenaga pendidik dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
  Salah satu sekolah swasta yang telah menanggapi putusan MK tersebut adalah Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Kota Jayapura. Kepada Cenderawasih Pos Direktur Sekretariat Eksekutif YPPK St. Fransiskus A
 Bagi mereka SSB menawarkan tempat bagi anak-anak untuk berlatih dan belajar bermain sepak bola, serta menjadi wadah untuk mengembangkan bakat dan potensi mereka agar tidak terjerumus dalam hal-hal negatif lainnya.
 Menyikapi hal ini, Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menyampaikan Pemerintah kampung, sebagai bagian dari pemerintah daerah, memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan dan semua pembangunan masyarakat kampung
Bupati Jayawijaya Athenius Murib, SH, MH menyatakan anak -anak ini sering disebut anak aibon atau anak jalanan, namun baginya mereka anak emas yang perlu diberikan kesempatan dalam pendidikan maupun pengembangan diri sehingga ada 50 orang yang akan dikirim ke luar Papua untuk melanjutkan sekolahnya.
 Dalam acara wisudawan atau pengamatan siswa/i mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Christian Sohilait mengakui bahwa di Provinsi Papua ada 6 sekolah Yayasan di yang telah berkontri
"Ini adalah angkatan pertama, kita buka sekolah baru jenjang SMA, yakni SMAN 8 Jayapura berlokasi masih di SMA Negeri 4, rencananya ada 2 rombel dua dulu kita buka tahun 2025 ini,"ungkap Rocky dalam kegiatan penandatanga
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan segera mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan implementasi putusan berjalan efektif.
"Saya katakan sekali lagi proses belajar mengajar selama empat bulan tidak ada, itu tidak benar, tapi kita juga harus akui bahwa ada proses belajar mengajar yang terganggu karena ketidaktersediaannya kapur tulis secara r
Program Sekolah Rakyat ini merupakan rencana besar dari Presiden RI Prabowo Subianto, dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar
