Pemerintah Kota Jayapura, melalui dinas pendidikan mendorong sekolah-sekolah di supaya menerapkan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) sebagaimana aturan kurikulum baru yang diterapkan dari Kementerian Pendidikan.
Direktur Eksekutif Papuan Observatory for Human Rights (POHR), Thomas Ch. Syufi, mengatakan aksi pembakaran gedung sekolah di Pegunungan Bintang oleh TPN/OPM jdi bentuk kegagalan Presiden Joko Widodo membangun Papua. Pasalnya jika dilihat dari jumlah Jokowi ke Papua, 10 tahun masa jabatannya lebih belasan kali datang di tanah Papua.
Kepala Sekolah Negeri Khusus Olahraga Dance Nawipa mengatakan, perkembangan SKO sampai saat ini cukup baik. Adapun jumlah peserta didik melai dari kelas X-XII sebanyak 200 peserta. Jumlah ini sudah termasuk dengan peserta didik baru tahun akademik 2024 ini.
Pasalnya dari aksi yang dilakukan dengan membakar bangunan sekolah dianggap berpotensi merusak masa depan generasi Papua. Tak hanya itu dari data ODC tercatat ada 12 aksi pembakaran bangunan sekolah terhitung sejak tahun 2023 hingga tahun 2024.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI perwakilan Papua Yohanes B.J. Rusmanta, mengatakan pihaknya setiap tahun adakan pengawasan PPDB dengan membuka posko aduan. Bagi orang tua murid yang mengalami masalah dengan penerimaan siswa baru bisa melapor ke Kantor Ombudsman.
Peresmian gedung baru itu merupakan bukti dan komitmen Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Jayapura untuk ikut dalam mengisi pembangunan di tanah papua khususnya di Kota Jayapura dalam menyiapkan generasi muda yang tangguh dan berakhlak untuk mengisi roda pembangunan di Kota Jayapura.
Datang bersama dengan orang tua mereka, anak--anak tersebut diberi pengarahan langsung oleh Asisten I Setda Provinsi Papua Selatan Drs. Agustinus Joko Guritno dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Selatan Alberth Rapami.
Dan atas aksi pembakaran bangunan sekolah tersebut, pasukan TPNPB Kodap XXXV Bintang Timur kembali mengingatkan bahwa semua bangunan sekolah yang ada di wilayah konflik akan dibakar. TPNPB nampak khawatir dari pendidikan yang berjalan saat ini, justru menimbulkan kelompok perlawanan baru mereka ke depan.
Menurut Ketua Bawaslu Kota Jayapura Frans Rumsarwir, bulan ini pihaknya mulai melakukan sosialisai kepada pemilih pemula di Kota Jayapura. Adapun sasaran kegiatan, di setiap sekolah menegah atas.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kesehatan Aron Wanimbo, SE, MSi menyampaikan kepada Peserta untuk lebih fokus dalam belajar dan menuntut ilmi di luar Papua dengan baik, Kalau para siswa terlalu banyak bermain -maing dengan ponsel miliknya kualitasnya akan menurun dan pasti akan dikembalikan kepada orang tua di daerah asal.
