Monday, August 25, 2025
22.2 C
Jayapura
- Advertisement -spot_img

TAG

SARMI

Musrenbang RPJMD, Wabup Tekankan Rencana Nyata dan Inklusif

Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Sarmi, Jumriati, SH. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Jumriati menegaskan bahwa Musrenbang RPJMD ini harus menghasilkan rencana pembangunan yang nyata, terarah, serta m

Sebesar Rp121 Miliar Anggaran Dinas PUPR Sarmi Dipangkas

Ia mengungkapkan, total anggaran pembangunan yang terkena imbas di Sarmi mencapai Rp129 miliar lebih. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp121 miliar berada di lingkup Dinas PUPR.

Tak Ada Dana Hibah untuk Ormas, Tapi Wajib Terdaftar

"Hal ini penting agar aktivitas dan kegiatan setiap ormas dapat dipantau dan diawasi dengan baik oleh pemerintah daerah. Dengan begitu, keberadaan ormas benar-benar memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan tidak ke

Pj Gubernur Papua Ajak Warga Kab. Sarmi Gunakan Hak Pilih di PSU

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan PSU, pemerintah telah menetapkan 6 Agustus sebagai hari libur. Hal ini dimaksudkan agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi secara leluasa tanpa terhalang aktivitas pekerjaan.

Lokasi TPS Harus Luas dan Terbuka

Menurutnya, dalam perencanaan pembangunan TPS, perlu diprioritaskan lokasi yang luas dan terbuka, agar akses bagi pemilih lebih mudah dan tidak menyulitkan, khususnya bagi pemilih yang mengalami keterbatasan fisik.

Upayakan Pemulangan Warga Apawer dan Tor Atas untuk Gunakan Hak Pilih

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Sarmi, Ardin, mengungkapkan bahwa kedua distrik tersebut memiliki sejumlah warga yang masih tercatat sebagai pemilih tetap, namun saat ini tinggal di luar wilayah. Guna memastikan hak pil

Pemerintah Kabupaten Jayapura Gelar Musrenbang RPJMD Tahun 2026

Bupati Jayapura Yunus Wonda menjelaskan, Musrembang tersebut merupakan satu tahapan yang harus dilakukan, mulai dari musrembang distrik, musrembang kabupaten hingga musrembang provinsi.

Pemkab Sarmi Bersama KPU dan Bawaslu Matangkan Persiapan PSU

Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Sarmi, Ardin, S.IP menjelaskan, KPU Sarmi sejauh ini telah melantik badan ad hoc, namun masih ada kekurangan dalam proses administratif, terutama terkait penerbitan SK Sekretariat PPS

Satgas Miras siap Tindak Tegas Penjual dan Pembuat Miras di Sarmi

Penegakan hukum ini, lanjut dia, berlaku baik untuk produsen miras lokal atau tradisional maupun penjual miras pabrikan. Obet menyampaikan, untuk produsen miras lokal, pihaknya akan menggunakan Undang-Undang Kesehatan ya

Tak Ada Dana Hibah untuk Ormas, Tapi Wajib Terdaftar

"Hal ini penting agar aktivitas dan kegiatan setiap ormas dapat dipantau dan diawasi dengan baik oleh pemerintah daerah. Dengan begitu, keberadaan ormas benar-benar memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan tidak ke

Latest news

- Advertisement -spot_img