Dampak buruk yang menanti jika akses jalan itu terputus yakni, kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 8 TIK serta aktivitas masyarakat yang berada di bagian dalam jalan itu jadi terhambat. Hingga sekarang masyarakat b
Karena itulah Ketua Komisi II DPR Papua, Mukri Hamadi bersama Komisi II DPR Papua yang membidangi perekonomian maupun koperasi meninjau langsung elemen penunjang dari potensi yang sudah ada. Pertama yang didatangi adalah
Selanjutnya, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Biak Kota, Melkianus Swabra, S.Pd, digantikan oleh Pieter Rumbrawer, S.Pd, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Numfor Barat. Sementara itu, Kepala Sekolah
  Kebijakan ini sebagai langkah dalam mewujudkan Visi Misi Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2025-2030 dalam peningkatan akses Kesehatan dan kualitas Pendidikan untuk Sumber Daya Manusia yang unggul di Kota Jayapura. Kare
"Kami tidak lagi menggunakan absensi manual, melainkan beralih sepenuhnya ke sistem digital. Ini mencakup tidak hanya kehadiran, tetapi juga integrasi data siswa secara terpusat," ujarnya belum lama ini.
  Dari pantauan Cenderawasih Pos bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua di lokasi pada, Rabu (16/4) siang, panjang tanggung yang mengalami rusak tersebut sekira 75 meter dengan tinggi 4 meter. Sementara itu kondisi ja
Dana itu diberikan dengan harapan untuk membantu para siswa melunasi segala kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan di sekolah. Namun apa jadinya jika anggaran yang gelontorkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pen
  Sejauh ini, baru pemkot Jayapura yang merespon keluhan itu. Melalui kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Nofdy J.Rampi menyebut, masalah pokoknya ada pada longsoran tebing di tepi jalan itu. Dimana menurut Nofdi, masalah
Dari pengalaman beberapa tahun terakhir ada penomena sejumlah sekolah baik TK, SD, SMP bahkan SMA-SMK meluluskan siswanya itu ala wisuda maupun menggelar perpisahan di hotel. Hal tersebut justru dikeluahkan sejumlah o
  Urai mengatakan, jika ditanya setuju dan tidak, tentunya cukup keberatan apabila pemerintah menghapus biaya pendaftaran masuk sekolah terutama di SMK Negeri 2 Kota Jayapura itu. Pasalnya ada sejumlah pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk kepentingan siswa-siswi baru ketika mereka masuk dan diterima di sekolah itu.
