Kepala SD N 3 Abepura, Roospita Butarbutar, S.Pd mengatakan bahwa piagam penghargaan tersebut diterima berdasarkan penilaian yang telah di lakukan oleh pihak terkait terhadap kondisi dan situasi di sekolahnya itu.
Esau menambahkan bahwa untuk Dekai sendiri ada sekitar 3000 an peserta didik mulai dari SD-SMA dan perlu dicarikan formulasi yang tepat untuk penerapannya khususnya daerah pegunungan karena banyak sekolah yang berada di pelosok dan itu menggunakan pesawat. Sebelumnya ada beberapa daerah semisal di Dogiyai dan Intan Jaya yang terjadi penolakan namun disinyalir aksi tersebut tidak murni karena ditunggangi kelompok berseberangan.
Kepala Dinas Pendidikan Jayawijaya, Natalis Mumpu, S.Sos menyampaikan apresiasi kepada tim pendidikan dari Institut Indonesia Jaya atau yang biasa disebut surya institute di bawah asuhan Prof. Yohanes Surya yang telah mendidik anak-anak Jayawijaya.
Kegiatan yang merupakan ujicoba mandiri Pemprov itu dihadiri langsung oleh Pj. Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A beserta Pj. Ketua PKK, Herwin M. Wanggai dan Kepala Dinas Pendidikan Papua Pegunungan Aron Wanimbo.
Sekolah ini membuktikan bahwa dedikasi dan tekad mampu mengatasi segala tantangan, bahkan di tengah keterbatasan. SD Inpres Gurabesi ini didirikan pada tahun 1981 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura (sekarang Kota Jayapura). Awalnya, sekolah ini hanya memiliki sebuah bangunan satu atap yang multifungsi, menggabungkan ruang kelas, kantor, dan perpustakaan.
Ketua YPK di tanah Papua, Joni Y. Betaubun, mengatakan rotasi atau promosi kepala sekolah di lingkungan YPK merupakan salah satu upaya untuk memajukan dan lebih meratakan kualitas pendidikan di setiap sekolah.
Kepala Sekolah SDN 2 Hamadi, Rumini, S.Pd mengatakan materi yang diberikan mulai dari bangun pagi bagaimana bisa tertib untuk mengatur perlengkapan, baris berbaris, mampu mengorganisir kelompok dan kemudian mengasah kemampuan dalam pentas seni juga belajar soal menyelesaikan games bersama tim.
Pelatihan ini merupakan bagian dari Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pendidikan dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) tenaga pengajar di Mimika dalam mendongkrak keterampilannya untuk menyesuaikan diri dengan kurikulum merdeka serta sistem pembelajaran yang lebih modern.
Dirinya memahami dan memaklumi situasi yang sedang berjalan, namun sudah dijaminkan jika permasalahan tanah sudah selesai, tugas yang kedua kalau masalah lokasi sudah selesai maka dilakukan presiapan seperti pematangan lahan termasuk dokumen surat yang harus diselesaikan.
“Selama ini memang tidak saya jelaskan karena masing – masing paslon memiliki strategi. Saya coba jabarkan bahwa postur APBD Kota Jayapura adalah Rp 1,6 triliun dan UU Otsus perubahan kedua menyatakan harus 35 persen untuk pendidikan. Kami menggunakan data dapodik di kementerian dan sudah kami rincikan,” kata Jhony Banua Rouw
