Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Selatan Benedicta Herlina Rahanggiar menyatakan RSUD Jayapura menjadi rujukan utama bagi warga yang harus dievakuasi untuk mendapat penanganan me
Kepala Unit Kemoterapi RSUD Jayapura, dr Jan Frits Siauta, SpB subsp (K), Finacs mengungkapkan, sejumlah obat penting untuk penanganan kanker saat ini tidak tersedia.
Obat-obatan yang kosong antara lain Finacs 5FU (Curas
Rendy menjelaskan, audiensi tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti kerja sama antara PMI, rumah sakit, dan BPJS, sekaligus melakukan klarifikasi serta pembenahan sistem pelayanan darah di Kabupaten Jayapura.
Kasus pertama terjadi pada November 2025, ketika almarhumah Irene Sokoy meninggal dunia bersama bayi yang dikandungnya setelah diduga ditolak oleh sejumlah rumah sakit di Jayapura. Selanjutnya pada Desember 2025, seorang
Plt Direktur RSUD Wamena dr. Charles Manalagi, Sp.OG mengakui jika apabila berbicara terkait penyakit TBC, itu sangat dekat dengan HIV/AIDS, sementara untuk TBC ini dapat ditularkan melalui udara namun kalau kekebalan tu
Ia mengatakan, kasus yang beredar di media sosial tersebut merupakan kejadian rujukan dari fasilitas kesehatan luar dengan kondisi pasien yang sudah berat. Adapun pasien tersebut masuk di RSUD Jayapura pada 5 Januari dan
Awan kelam dari meninggalnya seorang ibu bernama Irene Sokoy bersama calon bayinya dirasa menjadi pukulan telak bagi dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di Papua. Namun nyatanya kejadian meninggalnya seorang ibu ham
Hal ini seiring banyaknya masyarakat yang mudik ke kampung halaman untuk merayakan Natal bersama keluarga. “Selama periode tersebut, pelayanan kesehatan didominasi pasien rawat jalan dibandingkan rawat inap. Kasus yang p
Namun, sekitar lima jam kemudian, pihak keluarga meminta agar pasien dirujuk ke RS Bhayangkara dengan alasan adanya keluarga yang bekerja di rumah sakit tersebut. Permintaan ini kemudian disampaikan oleh dokter jaga IGD
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menegaskan bahwa Pemkot Jayapura telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk pembiayaan layanan kesehatan masyarakat melalui BPJS Kesehatan pada tahun 2025, dan akan meningkat
