Presiden Jokowi dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Joe Biden pada Senin (13/11) di Washington D.C. Dalam keterangan tertulis, Sekretariat Presiden melaporkan bahwa Presiden Indonesia beserta rombongan delegasi terbatas telah meninggalkan Riyadh pada hari Minggu (12/11).
Penganugerahan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 115/TK/Tahun 2023 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang ditetapkan di Jakarta, pada 6 November 2023.
Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh penyelenggara pemilihan umum (pemilu) atas kerja kerasnya dalam melaksanakan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024.
"Saya kan pernah ditempatkan di mana saja gitu. Jadi, kalau kedekatan tuh saya pernah juga, kedekatan sama Presiden, itu saya Dandim ya. Kedekatan ya kita kedekatan kerja ya gitu. Task oriented," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Zuhair mengungkapkan rasa terima kasih kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia atas bantuan yang disalurkan kepada warga Palestina yang saat ini menjadi korban konflik antara Hamas-Israel.
Terkait itu, Jokowi membeberkan bahwa salah satu alasan pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN karena kepadatan penduduk. Terutama kepadatan penduduk di Pulau Jawa yang mencapai 56 persen dari total penduduk Indonesia yang mencapai 278 juta.
Terkait dengan arahan Presiden tersebut, Pemerintah Provinsi Papua melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto menyebut, Gubernur Ridwan siap melaksanakan dan sangat selaras dengan lima program prioritas pasca dilantik menjadi Penjabat Gubernur.
Tiga bakal calon presiden (capres) melakukan makan siang bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10). Ketiga bakal capres yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto kompak memakai batik bersama Presiden Jokowi.
”Presiden pernah mengatakan bahwa beliau mendukung ketiga capres demi kebaikan bangsa, nah siang ini (30/10), ketiganya diundang ke istana,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai NasDem Hermawi Taslim kepada wartawan, Senin (30/10).
"Itu adalah ide dalam menanggapi hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi. Kalau ide saya itu bagus silakan diikuti yang penting secara konstitusional. Tapi kalau tidak ya jangan dikembangkan, jangan dilakukan," jelasnya.
