Menurut Chairul, penetapan tersangka Sekda Keerom non aktif dilakukan secata terburu buru, serta ada banyak hal yang cacat prosedur, yang dilakukan penyidik Polda Papua. Sebab SPDP tidak disampaikan kepada terlapor/tersangka, sebelum adanya penetapan TI sebagai tersangka kasus tersebut. Selain itu, alat bukti yang diperoleh penyidik tidak fair, karena bukan berdasarkan audit BPK.
Bahkan, pemohon tidak menyebutkan tempat secara spesifik, mulai dari TPS, desa/kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten, sebagaimana keharusan uraian permohonan yang diatur dalam Pasal 75 UU MK.
Pada Pilkada serentak tahun 2024, Partai Golkar tidak membuka pendaftaran atau penjaringan bakal calon kepala daerah baik gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati di Provinsi Papua ini tak lepas perintah dari DPP Golkar.
Dikatakan dalam tahapan penjaringan Kandidat Bakal Calon Kepala Daerah ini, mengacu pada beberapa persyaratan dasar diantaranya harus memiliki visi dan misi untuk membangun daerah. Kemudian visi misi yang dibangun pro terhadap kepentingan rakyat.
Ketua Steering Committee (SC) Rakernas V PDIP Djarot Saiful Hidayat menuturkan, rakernas diadakan di tengah keprihatinan atas bekerjanya sisi-sisi gelap kekuasaan melalui manipulasi hukum, penggunaan sumber daya negara dan alat-alat negara, serta berbagai upaya lain yang mengerdilkan demokrasi.
Ketua Desk Pilkada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Papua Selatan Yakobus Walong mengatakan, Partai Solidaritas Indonesia di Papua Selatan membuka pendaftaran dari 6 - 7 Mei, kemudian dilanjutkan pada 13 Mei 2024. Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur yang mendaftar di Desk Pilkada PSI Papua Selatan berjumlah 5 orang.
Musa juga masuk dalam survey LSI Partai Golkar mengingat dirinya pernah menjadi Ketua DPD Golkar Kota Jayapura. Disini ia menyampaikan bahwa untuk calon wakil dirinya masih akan melihat hasil poling maupun elektabilitas. Musa mengaku tertarik bergandengan dengan warga non Orang Asli Papua.
Menanggapi hal ini Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Pdt. Liypiyus Biniluk, mengatakan wilayah adat hanya berbicara administrasi. Sementara hak politik tidak ada aturan mengatur terkait itu.
Ketua Harian DPD Partai Golkar Papua, Tan Wie Long menyatakan bahwa Golkar tidak membuka pendaftaran bercermin dari yang sudah – sudah. Terkadang saat mendaftar terlalu banyak kepentingan di berbagai tingkatan sehingga untuk mendapatkan sosok yang betul – betul kredibel dan sesuai harapan terkadang terganjal.
Sugiyanto mengungkapkan, 11 bakal calon bupati Merauke yang telah mendaftar ke DPD Partai Nasdem tersebut adalah Yoseph B. Gebze, Anthonius Kaize, Christian Gebze, Guntur Ohoiwutun, Agustinus Tiansen, Christian Ndiken, Fransiskus Sirfefa, Simon Konorop, M. Rahman, David Dinaulik dan Magdalena omberop.
