Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengatakan, PDIP memiliki banyak kader yang layak maju sebagai bakal calon gubernur Jatim. Selain Risma dan Azwar Anas, ada Pramono Anung dan Said Abdullah.
Dibawah kepemimpinannya, PKS mengalami peningkatan suara dan kursi secara signifikan dari 8,46 juta suara (6,77%) di 2014 menjadi 11,49 juta suara (8,21%) di 2019, atau meningkat dari 40 kursi di 2014 menjadi 50 kursi di 2019.
Doli membeberkan, sosok Luthfi dikenal luas masyarakat Jateng sehingga bisa menjadi modal yang bagus dalam pilgub. Di level pimpinan partai KIM, nama Luthfi juga mulai dibahas.
Menanggapi hal itu Dekan Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua (Uniyap) Dr. Najamuddin Gani, SH., M. Si, mengatakan sebagai partai besar PDIP memang harus menjadi oposisi. Tujuannya untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Sikap ini kata dia bentuk ketegasan partai berlambang banteng itu. Sebab menurut mereka jika akhirnya tidak adanya oposisi dalam sebuah pemerintahan lantas untuk apa adanya pemilihan umum.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPD PDIP Herry Ario Naap, serta pengurus DPD PDIP Papua ini, melahirkan 16 keputusan, yang salah satunya mengusulkan bakal calon Gubernur Papua ke DPP.
Kapolda Papua Irjend Pol Mathius D Fakhiri, SIK, MH menyampaikan agar para elit politik tidak menyepelekan urusan agama atau keyakinan, dan memanfaatkannya sebagai kendaraan untuk berpolitik. Terlebih jika dimanfaatkan dalam situasi untuk menguntungkan pribadi maupun kelompok tertentu.
Penjabat Wali Kota Jayapura Christian Sohilait, menegaskan, tahun ini merupakan tahun politik berkaitan dengan pemilihan legislatif dan presiden kemudian kepala daerah bupati, walikota dan juga gubernur. Karena itu Tentunya semua orang memiliki pilihan masing-masing sesuai dengan hati nurani.
Dikatakam untuk mendapatkan rekomendasi dari Partai Hanura, maka hal yang harus dipenuhi bakal calon, pertama mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan partai Hanura, kemudian mempunya visi misi untuk membangun Kota Jayapura, serta tentunya mensejahtrakan masyarakat di Kota Jayapura. Yang tidak kalah penting, kata Otniel, Partai akan melihat hasil suveri dari masing masing bakal calon.
Poin lainnya adalah, mencari dan mengusulkan pasangan calon wakil bupati Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan tahun 2024, melaporkan hasil survei terkini dan koalisi partai politik yang sudah diperoleh kepada DPP Partai Demokrat, sesuai dengan waktu yang ditentukan.
