Ketua Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Kilion Wenda menyatakan pada prinsipnya Bawaslu memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pemilihan maupun sengketa Pemilu terutama yang sedang berjalan sengketa pemilihan antara peserta Pemilu dengan penyelenggara atau antar peserta.
  Acara yang dikemas makan bersama, ini, warga Toraja di Tanah Tabi, menyatakan sikap akan mendukung BTM-YB di Pilkada Papua. "Memang IKT adalah organisasi sosial, bukan politik, tapi orang didalamnya harus tau politik, karena hidup itu bagian dari politik," ujar Ketua Umum IKT Papua Edi Rante Tasak, saat sambutan.
Jalan santai yang mengambil start dari Kantor Gubernur itu dengan mengitari kawasan Ruko Pasific Permai, dan kembali ke Kantor Gubernur bertujuan melakukan sinergitas, serta menjaga netralitas ASN dan TNI/Polri pada Pilkada serentak 2024 di bumi cenderawasih.
Tampak ada oknum yang berusaha menjegal langkah paslon Miren-Mendi. Oknum tersebut bukan penyelenggara pemilu, tapi mengecek keabsahan ijazah, calon bupati, Mendi, di setiap kampusnya.
 Dikatakan, dari penelitian administrasi dari 4 bakal pasnagan calon gubernur Papua Selatan itu, seluruh dokumennya khususnya terkait ijazah dari keempat Bapaslon tersebut dinyatakan bahwa mereka dari alumni perguruan tinggi tersebut.
Dalam pelaksanaan tugas pengamanan itu Polda Papua didukung oleh beberapa peralatan khusus diantara satu unit helikopter jenis Bel 412 dan Pesawat jenis fokker 500 untuk mendukung pelaksanaan serpas maupun juga untuk mengantisipasi apabila terjadi keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pilkada nanti.
Anggota KPU Papua pegunungan Melkias Kambu dalam siaran pers di Jayapura, Jumat, mengatakan enam kabupaten tersebut yakni Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Lanny Jaya dan Nduga
Sekretaris KPU Papua Pegunungan, Agus Filma mengatakan saat ini proses pengadaan telah dilakukan mini kompetisi sehingga telah dihasilkan beberapa penyedia yang siap untuk memproduksi beberapa item logistik yang akan dibutuhkan saat pilkada nanti.
"Dalam penelitian persyaratan administrasi calon pasangan bupati dan wakil bupati Mimika, kami KPU memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan dengan dikawal oleh Bawaslu, berdasarkan hasil penelitian, ketiga pasangan calon ini, dinyatakan belum memenuhi syarat," ungkap Koordinator Divisi Hukum KPU Mimika, Hironimus Ladoangin Kia Ruma kepada wartawan usai pleno.
Dijelaskan, selama dirinya menjabat ia juga meminta Forkopimda dan komponen masyarakat Kabupaten Jayapura bisa melakukan fungsi kontrol kepada dirinya, baik dalam menjalankan aturan dalam bekerja dan melayani masyarakat serta rambu- rambu yang berlaku di Kabupaten Jayapura.
