Kabag Ops Polres Mimika, AKP Sajuri mengatakan, meski dalam pelaksanaan simulasi masih terdapat banyak kekurangan yakni sarana dan prasarana yang belum dapat ditampilkan semua hingga kondisi cuaca yang tidak bersahabat.
Simulasi ini dibuat seperti kejadian sebenarnya yang diawali dengan aksi demi penolakan atas hasil Pilkada di Kantor KPU Kabupaten Merauke maupun Kantor KPU Provinsi Papua Selatan. Namun aksi demo itu berujung anarkis sehingga Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan.
Ketua FPIP Hersen Wetapo, aksi ini dilakukan atas dasar laporan masyarakat yang mendapati identitasnya berupa KTP diambil tanpa izin oleh Liaison Officer (LO) paslon perseorangan untuk memberi dukungan kepada paslon tersebut.
“Itu adalah prinsip utama kita, bahwa segala sesuatu kita laksanakan dan antisipasi sedini dan semaksimal mungkin, pasang mata dan telinga terhadap segala permasalahan yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerawanan atau konflik di masyarakat, sedini mungkin harus diminimalisir,” kata Kapolres AKBP Arie Trestiwawan
Usulan penganggaran itu kata Izak bisa direspon Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong yang mendatangi langsung kantor MRP. Dan menurut Ramses ini dianggap penting, sebab jika tidak melakukan tugas tersebut bisa bertentangan.
Menurut Steve putusan MK tidak serta merta akan dilaksanakan tanpa adanya cantolan hukum yang kuat. Salah satu syarat utamanya harus merubah undang-undang. Kemudian susul dengan perubahan PKPU, pun juga dengan juknisnya harus dirubah.
Pasalnya mantan Kepala BPSDM Papua ini beberapa kali terlihat wira – wiri menerima rekomendasi partai bersama Kapolda Papua, Mathius D Fakhiri di Jakarta yang secara etika terlihat kurang elok.
Proses dukungan berupa Dana Hibah dari pemerintah daerah dalam mendukung semua tahapan Pilkada di Indonesia, tidak hanya diberikan kepada pihak Penyelenggara KPU, Bawaslu, tetapi juga Aparat Keamanan.
Steve menjelaskan, putusan MK tersebut tentunya mengubah aturan terkait ambang batas dalam pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024. Oleh karena itu, pihaknya akan menunggu arahan dari KPU Pusat.
Kapolres Biak Numfor AKBP Arie Trestiawan mengatakan, pihaknya akan rutin melakukan patroli tidak hanya di dunia nyata tetapi patroli dunia maya juga penting dilakukan. Potensi kerawanan yang terjadi didunia media sosial tentu saja perlu mendapatkan perhatian. Bagaimana menindaklanjuti berita hoax, ujaran kebencian, hingga hasutan dan provokasi, perlu mendapatkan atensi dalam penanganannya.
