pendidikan

  Namun, Dinas Pendidikan Biak Numfor, tidak mau menutup mata, terhadap kejadian kekerasan yang terjadi, terlebih jika itu terjadi di lingkungan sekolah. Tidak dapat dipungkiri, satu saja kasus yang mencuat dan tercium oleh publik, akan sangat berdampak luas, bagi pribadi dan lingkungan, dan juga menjadi perhatian oleh negara. 

"Jumlah semuanya itu 134 dan yang terima SK pada hari ini dan ditandatangani itu ada sebanyak 130 orang. 4 orang itu karena ada masalah teknis diusulkan kembali ke BKN untuk dilakukan perbaikan,"katanya.

   Pj Walikota Jayapura, Christian Sohilait, mengatakan dalam rapat persiapan HAN yang dihadiri Pj Bupati Jayapura dan pihak Pemprov itu mendiskusikan permasalahan yang ada sebelum hari H. Sebab, Papua merupakan tuan rumah hari anak.

   Dia menjelaskan, kegiatan program afirmasi sudah dilaksanakan  sejak 2022, 2023. Sehingga untuk program kerjasama dengan sekolah penerbangan Curug masih ada keberlanjutan karena masih ada 6 anak-anak Port Numbay sedang menjalani studi di sekolah penerbangan Curug.

   Wakil Kepala sekolah (Wakasek) SLB Negeri Pembina Provinsi Papua, Sunarty, menyampaikan bahwa keterbatasan jumlah dan kualitas guru sangat berpengaruh, sementara anak difabel di sekolah itu ada berbagai macam keterbatasan.

Termasuk dalam lingkup sekolah. Sejumlah sekolah sudah mulai merambah pada pemanfaatan aplikasi guna kelancaran kebutuhan administrasi dan pelaporan. Seperti yang dilakukan oleh SMKS 1 YPK Pariwisata Biak. Sekolah menengah kejuruan yang juga memiliki jurusan teknologi komputer dan jaringan itu, membuka kerjasama dalam bidang digitalisasi sekolah, melalui aplikasi School.id. 

Ancaman narkoba menyasar usia muda termasuk para pelajar di Papua, di beberapa kasus pelajar terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Terkait dengan hal itu, Dinas Pendidikan Provinsi Papua mengimbau para orang tua untuk menjaga anak anaknya.

  Plt., Jonet Rumondor, SE,MPd mengaku bahwa sekolah tersebut memang bisa dibilang kurang peminat. Dari awal pembukaan pendaftaran sekitar, tanggal 20 Mei 2024 hingga penutupan tanggal, 27 Juni 2024 lalu.

Albertus  Fiharsono mengungkapkan bahwa dalam draf peraturan gubernur Papua Selatan terkait pengelolaan pendidikan di Papua Selatan, salah satu pasal dimasukan untuk anak-anak yang masuk ke KPGN Khas Papua Merauke  tersebut  dengan ikatan dinas. Artinya, pembiayaan  ditanggung oleh  pemerintah daerah asal dan lulusannya nanti seluruhnya kembali ke daerah masing-masing untuk membangun pendidikan  di daerahnya.

   Pemerintah Kota Jayapura diminta mengevaluasi menyeluruh terkait persoalan pendidikan di Jayapura terlebih momentum pendaftaran siswa baru. Pasalnya hampir setiap tahun ada saja masalah yang timbul. Mulai dari mahalnya biaya pendaftaran hingga zonasi yang hingga kini masih amburadul.