"Jumlah formasi ini sesuai dengan hasil pemetaan aplikasi ruang talenta guru Dinas Pendidikan untuk tingkat TK hingga SMA/SMK," ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Biak Numfor Kamaruddin dihubungi di Biak, Sabtu.
Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengatakan, MCP KPK ini bisa terlaksana dengan dilakukan koordinasi bersama-sama, mulai dari lingkungan Perangkat Daerah Pemkab Jayapura, DPR Kabupaten Jayapura serta dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat karena kata kuncinya adalah kerjasama dan transparansi program kegiatan dan penganggaran.
Kepala Sekolah SMKS YPK 1 Pariwisata Biak, Riana Puspita Sarie, S.Pd.Gr.,M.Pd.,M.Si., dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa ajang LKS SMK merupakan kesempatan penting bagi peserta didik untuk berprestasi dan mengembangkan potensi mereka.
  Oleh karena itu, para pilar-pilar sosial diingatkan untuk senantiasa melaporkan permasalahan masyarakat yang ditemukan di lapangan dan memastikan masyarakat rentan untuk mendapatkan akses dan bantuan.
"SMK harus mampu terserap di dunia kerja, namun di Biak, tantangannya adalah terbatasnya jumlah industri yang tersedia. Tidak semua lulusan SMK kita terserap di pasar kerja. Oleh karena itu, para guru dan kepala sekolah SMK harus lebih jeli melihat kebutuhan pasar kerja," ujar Kamarudin.
Kegiatan ini mempertandingkan 10 mata lomba, melibatkan dewan juri dari dunia usaha dan dunia industri, serta dihadiri sejumlah tokoh penting seperti Kepala Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Kabid Dikdasmen Dikdaya Biak, Japosman Situmorang, M.Pd., Korwas Dikdaya Biak, Dedi Aria, dan para kepala SMK di Biak, juga para dewan juri dari dunia usaha dan dunia industry yang ada di Biak.
Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari ini bertujuan untuk membekali para guru dengan kemampuan merancang pembelajaran yang mampu mengasah kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif siswa.
 Mewakili Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Kabid Pendidikan SD Slamet Riyadi, S.Pd.,M.Pd., mengatakan, kegiatan pelatihan ini telah dilakukan selama empat kali oleh Dinas Pendidikan atas dasar rekomendasi dari BPKP Papua karena kegiatan ini sangat baik untuk membantu mendidik peserta didik mempunyai jiwa dan karakter yang baik.Â
Pemerintah Kota Jayapura, Papua mendorong anak-anak jalan di wilayah itu untuk mengikuti pendidikan non formal. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Abdul Majid di Jayapura, Selasa mengatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya.
 Khusus Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari 60 ribu mahasiswa yang kuliah setiap tahunnya, 23 ribu diantaranya tidak kuliah secara maksimal. Hal ini terjadi karena ekonomi orang tua. Sekira 92 persen penghasilan orang tua dari mahasiswa tersebut berada di bawah 2 juta per bulan. Dan 54 persen lainnya tidak berpenghasilan tetap. Atas dasar itulah LLDIKTI bersama perguruan tinggi berdiskusi untuk mencari jalan keluar atas masalah tersebut.
