Dampak buruk yang menanti jika akses jalan itu terputus yakni, kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 8 TIK serta aktivitas masyarakat yang berada di bagian dalam jalan itu jadi terhambat. Hingga sekarang masyarakat b
 "Jika kedapatan, pasti ada sanksi yang harus diterima baik sekolah maupun oknum yang mengeluarkan kebijakan tersebut, saya berharap hal ini perlu diperhatikan agar pendidikan di Kota Jayapura ini lebih baik lagi kedep
"Pendidikan dasar ini merupakan suatu landasan dalam mewujudkan generasi emas bangsa, jika kita mencederai pendidikan ini maka dampaknya sangat tidak baik bagi bangsa ini khususnya Kota Jayapura dan tanah Papua," pungkas
’’Kita boleh bersyukur karena untuk pelaksanaan program sekolah rakyat di 4 kabupaten di cakupan wilayah Papua Selatan dilaksanakan langsung oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,’’ kata gubernur P
 Ujian dilaksanakan di enam wilayah kerja sama Uncen, dengan rincian peserta di Jayapura (Kota dan Kabupaten)1.308 peserta waktu 4 hari ujian, Mimika, 424 peserta (4 hari), Biak 170 peserta (3 hari) Nabire 176 pesert
Diakuinya, karena Pemda berada di daerah-daerah maka pihaknya akan membantu dalam hal menyiapkan data anak-anak sekolah dan jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Jayapura.
“Kami sudah melaksanakan pertemuan gabungan dengan berbagai kementerian dan lembaga yang terkait dengan program Sekolah Rakyat. Alhamdulillah, semua persyaratan untuk kawasan lahan 10 hektar yang dibutuhkan sudah diserah
  Kepada Cenderawasih Pos, salah satu kepala sekolah yang tak ingin sebutkan namanya mengatakan bahwa pembebasan biaya masuk sekolah masih sulit dan sangat berat mereka terapkan. Hal itu dikarenakan ada sejumlah kompone
  Kebijakan ini sebagai langkah dalam mewujudkan Visi Misi Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2025-2030 dalam peningkatan akses Kesehatan dan kualitas Pendidikan untuk Sumber Daya Manusia yang unggul di Kota Jayapura. Kare
  Dina menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini tidak cukup hanya dengan pendekatan persuasif. Ia menilai perlu ada langkah hukum guna memastikan keabsahan lahan tempat sekolah tersebut berdiri.
