Dia mengatakan, terkait hal itu, pihaknya susah mendapatkan izin dari Dinas perizinan Kota Jayapura. Meskipun sejauh ini masih ada sejumlah kendala yang dihadapi terutama terkait dengan pemasarannya yang harus diantarkan sendiri dari pihak sekolah. Selain itu juga produk-produk kebutuhan rumah tangga tersebut juga harus bersaing dengan produk-produk yang sudah memiliki brand tersendiri dan sudah lebih dulu dikenal di kalangan masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari mulai 13-17 Januari 2025 tersebut dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas BP YPK, Kristhina Luluporo Mano. Studi ini bertujuan mengadopsi program-program unggulan, salah satunya pendidikan berpola asrama (boarding school), untuk diterapkan di sekolah-sekolah YPK di Tanah Papua.
Menurut Majid, saat ini SPPG Abepura dan Heram sedang menyiapkan beberapa hal diantaranya, takaran Gizi, dapur umum dan beberapa poin lainnya. "Rencananya program MBG ini akan dijalankan selama 5 hari dalam satu minggu untuk 7000 siswa-siswi di dua distrik tingkat SD, SMP dan SMA atau SMK," tuturnya.
Kepala Dinas Pendidikan, Kamaruddin, S.Pd., menegaskan dalam konferensi pers bahwa dana ini telah tersalurkan sepenuhnya untuk mendukung operasional pendidikan di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK di seluruh wilayah Biak Numfor.
Sekretaris Dinas pendidikan kabuapetn Jayawijaya Bambang Budiandoyo mengatakan, pihaknya menyambut baik adanya penamabahan nomenklatur dalam kabinet Merah Putih dimana sebelumnya hanya Kementrian pendidikan namun yang saat ini menjadi dua yaitu kementrian Pendidikan dasar dan menengah serta kementrian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
Apalagi lanjut Agustinus Sugiyarto, proses belajar mengajar di semester genap ini dapat dibilang tergolong cukup pendek. Karena akan banyak libur. Apalagi akan ada bulan ramadhan bagi umat Muslim, yang kemungkinan oleh pemerintah akan meliburkan anak sekolah cukup lama.
“Kami sangat senang dengan kesempatan ini. Google for Education melihat Biak Numfor sebagai kabupaten yang memiliki kapasitas kuat untuk bergerak maju dalam bidang pendidikan digital,” ujar Kamaruddin.
Menurutnya kuota untuk siswa yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi tertentu, harus berdasarkan akreditasi sekolah dan penggunaan e-Rapor. Kuota untuk sekolah terakreditasi A adalah sebanyak 40 persen siswa terbaik, akreditasi B 25 persen, dan akreditasi C atau lainnya 5 persen siswa terbaik di sekolah.
Terkait itu, Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Laorens Wantik menyebut pihaknya sudah melakukan kroscek atas isu tersebut. Ia menyebut menteri dan tim masih melakukan kajian dan evaluasi terkait pengembalian UN, setelah sempat dihentikan oleh Nadiem.
"Kami minta Pemerintah harus transparan dalam pengelolaan beasiswa dan segera batalkan SK pemberian beasiswa kepada 231. Kenapa harus batalkan karena dari 231 nama yang mendapat beasiswa hanya sebagian kecil yang merupakan orang Amungme dan Komoro," ujarnya Ketua IPMAMI Manado, Robby Magal.
