Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto mengatakan, beberapa langkah dilakukan di antaranya memperkuat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam bentuk pembinaan dan kemitraan
Menurut Gubernur Ramses, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang sudah BLUD harus mandiri secara keuangan. Namun di lain sisi, Ramses mengaku Pemprov masih tetap memberikan suport.
“Peran BPKP sangat dibutuhkan dalam penguatan tata kelola pemerintahan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai ke pemerintahan desa,” ucap Gubernur Ramses Limbong usai mengukuhkan Sapto Agung Riyadi sebagai
Anggota DPRP asal pemilihan Kabupaten Boven Digoel dan Mappi meminta pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk mengagendakan pemekaran Kabupaten Muyu di Kabupaten Boven Digoel, lalu pemekaran 2 kabupaten baru di Mappi yakn
"Banjir yang terjadi di Kota Wamena ini ada di wilayah atau jalan yang ditangani Pemkab Jayawijaya, ada juga yang ruas jalan provinsi dan juga ruas jalan nasional. Sehingga penanganannya harus dilakukan bersama," ucap Wa
Namun tidak berpikir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Apalagi di tengah refocusing anggaran atau efisien anggaran saat ini membuat sejumlah program kerja dari pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan ka
Mantan Asisten I Setda Kabupaten Merauke ini mengungkapkan, ada empat hal pokok yang bakal didiskusikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024, pertama, melihat kembali target nasional yang disepakati dal
Untuk penanganannya sendiri masih intens dilakukan dimana TBC sejatinya bisa sembuh jika dilakukan pengobatan secara teratur selama 6 bulan. Dirincikan bahwa jumlah penemuan kasus TBC tahun 2024 sebanyak 6.444 kasus atau
“RS ini menjadi tempat pelatihan dan mendidik tenaga-tenaga dokter yang ada di Universitas Cenderawasih. Sehingga ke depan RSP berfungsi sebagai rumah sakit pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian yang terakredit
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, mengatakan bahwa kekosongan jabatan terjadi sejak perubahan struktur organisasi pemerintah daerah pada Maret 2024. Sejak itu, proses pengisian dilakukan secara bertahap melalui
