“Harusnya bulan sekarang sudah mencapai 70-80 persen, tinggal sisanya bisa dilunasi seiring dengan berjalannya waktu. Kami harap segera direalisasikan, karena jika tidak itu akan berdampak pada proses tahapan Pilkada itu sensdiri,” ucap Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, Yohanes Walilo
Untuk proses ini, kata Marthen, harus melalui proses dan tahapan, sebagaimana sesuai mekanisme yang sudah diatur, perlu izin dulu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Ketika KASN sudah keluarkan rekomendasi selanjutnya ke Mendagri.
Pj Gubernur Papua Pegunungan melalui Sekda, Wasuok Demianus Siep pada pembukaan kegiatan mengatakan bahwa event ini memiliki keunikan dan diharapkan mampu menarik wisatawan mancanegara dengan kreativitas, inovasi dan kolaborasi sehingga dengan sendirinya ke depan event festival budaya bisa memberi warna terkait kebudayaan di daerah Papua Pegunungan.
Letnan Yance menjelaskan sebanyak 66 anggota Paskibra yang terdiri dari 37 siswa/i, 29 lainnya dari anggota TNI-Polri telah memulai latihan sejak 27 Juli dan direncanakan akan berakhir pada 14 atau 15 Agustus 2024 mendatang.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, Setyo Wahyudi, mengatakan upacara peringatan 17 Agustus kali ini bakal sama dengan tahun tahun sebelumnya.
“Jika tidak melakukan pelunasan NPHD, bisa saja kita panggil kepala daerahnya sewaktu waktu melalui Kesbangpol. Sebab ini menyangkut penyelenggaraan agenda nasional yang harus kita sukseskan, jadi tidak boleh sebatas provinsi saja yang sukses tapi kabupaten/kota juga harus suskes,” ujarnya.
Bagaimana tidak, dengan jasa angkutan online ini, penumpang tidak perlu repot-repot atau kepanasan menunggu angkutan umum di pinggir jalan maupuan di terminal. Hanya mengunakan aplikasi di smartphone, jasa angkutan online bisa datang sampai di depan pintu rumah dan mengantar sampai ke tempat tujuan, tanpa harus berganti-ganti angkutan.
“Memang kita harus terus berbenah dalam meningkatkan kemampuan para ASN, untuk menyaingi kemampuan birokrasi para ASN di kementerian atau lembaga di Indonesia. Sehingga kami melakukan terobosan, salah satunya magang para ASN khusus OAP menjadi sangat penting dilakukan,” jelasnya.
“Kurang lebih 3.000 hingga 4.000 ASN masih tertahan di Provinsi Induk. Kalau bisa mereka ini harus didistribusikan sebab ini juga salah satu penyebab biaya belanja pegawai kita tinggi lantaran masih terjadi penumpukan disini,” kata Walilo kepada Cenderawasih Pos,
Sertijab ini disaksikan langsung Plh Dirjen Polpum Kemendagri Togat Simangunsong , Forkopimda Provinsi Papua Selatan dan pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Diawali penandatangan serahterima jabatan dan memori tugas dari pejabat lama kepada pejabat baru.
