‘’Untuk Kabupaten Merauke, kita bangun 39 unit yakni di dalam kota sebanyak 8 unit, lalu kea rah Muting 11 unit dan arah Kumbe dan Jagebob sebanyak 20 unit. Kemudian di Kabupaten Boven Digoel 5 unit dan Kabupaten Mappi
Mantan Bupati Mamberamo Raya dan Tolikara menegaskan, sikap mogok kerja seperti itu tidak dapat diterima. Sebab sikap tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai kepegawaian yang baik, Perjalanan 2 tahun pemerintahan Provin
  Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) ini disampaikan saat rapat pembukaan Sidang Paripurna DPRP, di Kantor DPRP, Selasa (15/4). Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong melalui Pj Sekda Papua, Yohanes Walilo mengatak
Usai Melakukan serah terima tersebut Pj Gubernur sebelumnya akan kembali ke jabatan sebelumnya yakni Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan masyarakat pada Kementrian Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta, na
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan tugas yang diletakan pemerintah pusat kepada dirinya dan wakil gubernur memang cukup berat, sebab membangun Papua Pegunungan ini akan dimulai dari nol.
Menanggapi pertanyaan media ini, orang nomor satu di Provinsi Papua Selatan itu mengungkapkan, bahwa pengerukan Muara Kali Maro tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan perlu dilakukan pengukuran terlebih dahulu u
“Kami sangat meyakini seperti apa kondisi fiskal di masing-masing Kabupaten/Kota di Papua. Kami sadari itu, terlebih dalam melihat kondisi efisiensi anggaran ini. PSU tahun 2025 memang sudah hampir tidak ada anggaran yan
  Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo saat membuka pelatihan itu, mengatakan, awalnya pihaknya hanya menargetkan 150 ASN OAP, namun yang mendaftar cukup antusias untuk mengikuti pelatihan yang sangat penting di era dig
Dalam penyampaian LKPJ tersebut, dipaparkan berbagai capaian kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Untuk realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua tahun 2024 tercatat seb
Wakil Gubernur (Wagub) Papua Selatan, Paskalis Imadawa menekankan kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup pemerintah provinsi Papua Selatan agar secara kooperatif dalam memberikan pelaporan kepada
