Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) Jhon Tabo, SE, MBA menyatakan saat ini semua bisa menyaksikan bahwa masyarakat Papua Pegunungan ingin untuk maju untuk keluar dari kemiskinan dan kebodohan, sebab hasil dari DOB Provinsi
Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong menerangkan jika pembangunan Pasar Skouw dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersamaan dengan pengembangan sarana dan prasarana penunjang Pos Lintas B
Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua, Alex Kapisa mengatakan dari sisi dukunagn anggaran, penyelenggaraan PSU bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) Jhon Tabo, SE, MBA menyatakan proses pematangan lahan untuk pembangunan baru dilakukan 4 hari, namun sudah setengah dari lahan tersebut telah terbentuk, namun proses ini akan berjalan se
Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo, menyatakan mengapa pemerintah Provinsi Papua Pegunungan harus memindahkan Lokasi KIPP dari Distrik Wouma dan Welesi ke Taman Biologi Lipi Gunung Susu Wamena, ada dua alasan yang mem
Seusai mendaftar dan berkasnya diterima,. Nelson Sasarari mengungkapkan, sebagai seorang ASN yang telah memenuhi persyaratan, pendaftaran Sekda defenitif ini merupakan peluang bagi setiap ASN yang telah memenuhi sya
Perlu diketahui, SPMB menggantikan sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang telah digunakan selama ini. Pergantian ini diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui regulasi terbaru yang mulai ber
Dipimpin Gubernur, Ramses Limbong, digelar rapat Forkopimda untuk menindaklanjuti isu kekinian yakni keberadaan Ormas. Tujuannya agar jangan sampai Ormas justru membuat orang yang ingin berinvestasi ketakutan dan menarik
Longsor akibat hujan deras tersebut sempat menutup akses jalan Ringroad yang menghubungkan Distrik Abepura dan Jayapura Selatan. Namun, setelah dilakukan proses pembersihan, arus lalu lintas kini telah kembali normal.
Sebagai landasan konstruktif bagi kepala daerah dalam meningkatkan pelaksanaan program kegiatan pada setiap urusan pemerintahan baik pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan non-pelayana