Menurut Mathius, dalam pertemuan tersebut pihaknya menyampaikan juga bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya konektivitas transportasi darat, laut, dan udara, menjadi kunci pemerataan ekonomi di wilayah timur Indonesi
"Ke depan, saya minta MRP duduk bersama masyarakat adat membahas tatanan adat yang dituangkan dalam suatu aturan. siapa pun yang datang di tanah Papua, termasuk aparatur pemerintah yang di bawahnya harus menghormati buda
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, Andry menyampaikan bahwa yang disampaikan saat itu adalah inflasi daerah seluruh Indonesia dalam tren terkendali, dan Inflasi Provinsi Papua ter
“Burung cenderawasih adalah simbol kehormatan masyarakat Papua, saya sangat memahami adanya kekecewaan di masyarakat. Namun kami berharap masyarakat tidak terprovokasi dan menyikapi peristiwa ini secara arif,” kata Yohan
Di Papua Selatan, lanjutnya, ada 31 cabang olahraga (Cabor). Tapi dengan melihat kondisi keuangan pemerintah Provinsi yang terbatas akibat recofusing atau efesiensi anggaran dan hampir dialami oleh daerah seluruh Indones
“Rapat tersebut untuk memantapkan agenda, dan kami sudah siap,” kata Suzana.
Adapun agenda yang akan dibahas nantinya terkait administrasi dan infrastruktur antara kedua wilayah. Untuk administrasi, yang perlu dilihat ad
Dari total penerima bantuan modal usaha di Papua, sebanyak 50 debitur berasal dari BRI, 25 dari Bank Papua, 25 dari Bank Mandiri, 20 dari BTN, 20 dari BNI, dan 5 dari Pegadaian.
Gubernur Papua, Mathius D Fakhiri mengatak
DPA-P tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen. Ia mengatakan bahwa, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua telah menyelesaikan tugasnya bersama dengan DPR.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua, Iman Djuniawal menyampaikan, penguatan sektor perikanan menjadi penting. Ini karena wilayah Papua memiliki potensi sumber daya laut yang besar dan strategis, terutama d
Gubernur Mathius D Fakhiri menyampaikan, pemeriksaan oleh BPK merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang
