Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua, Alex Kapisa menyebut pembukaan keran dana pusat itu tidak terlau berdampak atau berpengaruh pada Provinsi Papua. Sebab menurut Kapisa, itu hanya pada beb
“Kita bisa sisir dan itu bisa untuk pembiayaan PSU. Berpengaruh sudah pasti, namun sejauh mana pengaruhnya itulah yang kita minimalisir. Sehingga roda pemerintahan dan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi bisa meningkat
Penolakan itu kata Paskalis Imadawa karena akan menggusur hutan dan tanah adat orang asli Papua di Papua Selatan. Apalagi program ini masuk tanpa permisi dan izin dari para pemilik hak ulayat.
Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo menyatakan hari ini secara terbuka aset tanah dari pemerintah kabupaten Jayawijaya diserahkan kepada Pemprov Papua Pegunungan dengan menandatangani berita Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
 Tujuh bulan dipalang, kondisi Kantor Satpol PP terlihat gelap dan kotor. Sebagian pintu di ruangan kantor rusak. Begitu juga dengan aliran listrik yang rusak dan air PDAM yang tidak mengalir. Pemalangan kantor ini dila
Pj Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Drs. Wasuok D Siep penyatakan Musrenbang ini bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen stakeholders pembangunan atas program dan kegiatan pembangunan daerah yang dimuat d
Plt Sekda Jayawijaya Petrus Mahuse memberikan apresiasi kepada sekda yang lama atas dedikasinya selama ini, dimana ada yang sudah dilakukan sebelumnya akan dilanjutkan, dan yang belum dilakukan akan dibenahi lagi selama
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kini dijabat Orgenes Kambuaya serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ditempati Urip Supriadi Sukirno yang dulu dijabat Marthinus Rumbino. Gubernur Ramses Limbong me
 Penyusunan tersebut sebagai upaya Pemerintah Provinsi Papua dalam mengelola PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan dan lain-lain PAD yang sah, yang diperuntukan dalam pembang
Dijelaskan, penyaluran dana Otsus dilakukan tiga tahap dalam setahun. Dilakukan pada April, Juni dan Oktober. Namun, keterlambatan proses administrasi di daerah bisa berdampak pada pergeseran jadwal pencairan.
