Kepala Badan Pendapatan asli daerah kota Jayapura, Robby Kepas Awi mengatakan, sampai saat ini capaian atau progres pendapatan PBB di Badan Pendapatan Asli daerah sudah mencapai Rp 20 miliar.
Hal ini memang menyebabkan aktivitas pemerintahan di kantor Jayapura sedikit terganggu meskipun berdasarkan pengetahuan media ini aktivitas di kantor pemerintah masih berjalan.
Menurut Pekey, Organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kota Jayapura diharapkan menjadi wadah untuk saling bertukar pengalaman seputar pelayanan kepada masyarakat setempat.
Perempuan bergelar Sarjana Ekonomi itu mengatakan meski PPDB ini mengacu pada tiga persyaratan, seperti jalur prestasi, zonasi, dan mutasi, akan tetapi pada setiap persyaratan ini harus diutamakan putra putri papua terlebih khusus port numbay. Sehingga kemudian tidak menimbulkan perosalan, bahkan hingga pada pemalangan sekolah.
Tak hanya konvoi kendaraan dengan membawa atribut dan bendera Timnas negara yang didukung, sering kali konvoi ini dengan menggeber sepeda motornya. Praktis hal ini menimbulkan suara bising dan mengganggu aktifitas masyarakat, yang melaksanakan ibadah pagi maupun kegiatan lainnya. Tak jarang juga konvoi ini memenuhi badan jalan, sehingga menganggu pengguna jalan lainnya. Terutama bagi yang buru-buru ke Bandara Sentani.
Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Frans Pekey, datang menemui langsung sejumlah masyarakat dan juga tenaga honorer Pemkot Jayapura itu, untuk memberikan penjelasan mengenai langkah dan upaya pemerintah kota Jayapura menyikapi permasalahan pengangkatan tenaga kontrak di Pemkot Jayapura itu.
Pemalangan terhadap Kantor Pemerintah Kota Jayapura ini dilakukan setelah pemerintah kota Jayapura kembali mengumumkan sebanyak 820 tenaga kontrak dan honorer yang lolos verifikasi dan validasi data untuk selanjutnya mereka mengikuti tahapan ujian dengan menggunakan sistem CAT.
Adapun yang menjadi dasar permasalahan PPDB ini, karena perbandingan sekolah, antara jumlah sekolah SMA negeri dengan SMP di Japsel tidak berimbang. "Bayangkan SMP di Japsel ini banyak, kemudian SMA Negeri cuma satu, pastinya tidak imbang, apalagi masyarakat lebih mendominasi ingin sekolah negeri," kata Anton.
Untuk itu, dia meminta kepala sekolah di Kota Jayapura supaya menjadikan hal ini sebagai catatan penting agar dapat melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kualitas di sekolah masing-masing. Inovasi yang dilakukan ini dapat mempengaruhi kualitas lembaga pendidikan, sehingga terjadi pemerataan terhadap mutu dan kualitas pendidikan itu.
Oleh karen itu, Pemerintah Kota Jayapura hanya memproses data-data yang benar valid, terutama mereka yang benar-benar terdaftar sebagai tenaga honorer dan kontrak di sejumlah kantor pemerintahan di Pemkot Jayapura.
