Dalam arahannya penjabat Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey, memberikan apresiasi tinggi atas kinerja dan capaian yang telah diraih selama 2023. Meskipun ada juga pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di 2024. Tentunya catatan perolehan prestasi yang diraih sebelumnya harus lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang.
Karena itu, Pj Wali Kota Frans Pekey mengingatkan warga kota Jayapura untuk pentingnya siaga terhadap kejadian bencana kebakaran ini. Mengingat di Kota Jayapura potensi kebakaran itu sangat tinggi.
Sehubungan dengan intervensi terhadap perbaikan rumah ondoafi di kampung, pihaknya memastikan bukan dalam konteks membangun baru. Tetapi sifatnya hanya terlihat dan itu dilakukan secara bertahap. Tahun ini ada dua rumah ondoafi yang akan direhab.
"Evaluasi kami memang terjadi keterlambatan untuk beberapa kampung untuk penyaluran di beberapa kampung. Yang sebenarnya di bulan Oktober itu semuanya sudah harus tersalurkan. Namun beberapa kampung baru di Desember bisa dilakukan penyalurannya," kata Makzi L. Atanay, Kamis (4/1).
Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengatakan, keberadaan kaum ibu yang ada di setiap rumah tangga dan keluarga adalah bagian dari peran perempuan dalam mengisi pembangunan
“Tingkat kehadiran ASN Pemprov 75 hingga 80 persen di hari pertama masuk kantor,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto kepada Cenderawasih Pos, Rabu (3/1) kemarin.
“Walikota harus memperhatikan dengan sungguh sungguh terkait honorer dan tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Jayapura, jangan sampai kejadian kemarin terulang lagi,” ucap Ketua DPC Peradi Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura dan Dosen Pascasarjana STIH Biak, Dr. Anthon Raharusun, S.H.,M.H., kepada Cenderawasih Pos, Senin (3/1).
Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Djong Makanuay menerangkan, ada beberapa lokasi atau tempat warga kota Jayapura yang mengalami peristiwa kebakaran dan dibantu oleh Pemkot Jayapura. Mulai dari Aspol, kebakaran fasilitas milik TNI AD di Waena, kemudian di Tanah Hitam.
Ini dilakukan kembali setelah adanya protes dari sejumlah tenaga kontrak dan honorer di Pemkot Jayapura pasca pengumuman tenaga kontrak dan tenaga honorer yang dinyatakan lolos verifikasi dan validasi dari Kemenpan RB dan BKN Pusat dalam pengangkatan CPNS formasi khusus Papua.
