Pj. Wali Kota Jayapura, Frans Pekey dalam sambutanya mengatakan, kegiatan Safari Ramadan yang digelar Pemkot Jayapura dan Forkompimda itu merupakan agenda rutin yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari mengatakan, pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan juga di Puskesmas-puskesmas di Kota Jayapura tetap berjalan normal seperti biasa.
Menurutnya, tujuan dari Bukber tersebut membangun kebersamaan antara Pemerintah, Forkopimda serta seluruh insans pers. Sebab pembangunan di Kota Jayapura selama ini kata dia tidak terlepas dari dukungan Pemerintah tapi juga insan pers.
  Kapolres menyebut bahwa wilayah Entrop, Abepura dan wilayah perumahan di Angkasa dan Dok VIII maupun Dok IX serta Koya menjadi atensi. Yang dikhawatirkan adalah pembobolan rumah atau kebakaran.
Usai rapat bersama Pemkot Jayapura, Kepala BWS Papua, Nimrot Rumaropen menjelaskan, pihaknya akan melakukan penanganan terhadap abrasi pantai yang terjadi di sepanjang pantai holtekamp hingga di Skou.
   Frans Pekey dalam sambutannya mengapresiasi peran PKK kota Jayapura sebagai salah satu mitra strategis pemerintah terutama melalui berbagai kegiatannya, baik di bidang pendidikan, kesehatan dan juga dalam kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat.
Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, ada 1800 hingga 2000-an orang di Pemkot Jayapura yang masih terdata sebagai tenaga honorer. Sehingga mereka inilah yang akan diangkat melalui formasi yang disediakan oleh pemerintah pusat pada tahun 2024 ini.
  Pj Walikota Jayapura, Frans Pekey, mengatakan, ada sejumlah persoalan dasar yang menjadi perhatian pemerintah kota Jayapura yang dibahas dalam rapat pimpinan tersebut. Diantaranya mengenai masalah bencana alam di Kota Jayapura, kebakaran, lampu jalan, masalah kebersihan dan sejumlah persoalan dasar lainnya.
Karena itu, dia berharap TPP yang dibayarkan untuk khusus di Maret ini dapat memberikan semangat dan motivasi lagi bagi seluruh aparatur sipil negara di Pemerintah Kota Jayapura untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai ASN sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang ASN.
Dia mengatakan secara kewenangan untuk perbaikan lampu lalu lintas jalan itu sebenarnya menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi Papua melalui dinas terkait. Namun sampai saat ini Pemerintah Provinsi Papua belum menunjukkan upaya untuk melakukan perbaikan kerusakan pada traffic light tersebut.
