Para anggota DPR Keerom telah mengambil sumpah jabatan di gedung pramuka Keerom, Selasa (5/11) siang kemarin. Adapun 6 kader Golkar yang ikut dilantik diantaranya Kanisus Kango, Yahya Sauri, Antonius Psebo, Munaji, Dominika Tafor dan Nathan Bonay. Bahkan Kanisus Kango yang meraih suara terbanyak didapuk sebagai Ketua DPR sementara.
 SK pengesahan Wakil-Wakil Ketua ini diajukan masing masing Partai Politik, sejak awal November 2024. "Sebenarnya pembentukan Pimpinan Defenitif diadakan 4 November, tapi karena masih tunggu Golkar jadi molor sampai sekarang," bebernya.
 Ketua PPDI Provinsi Papua Herman Rumbekwan, mengatakan penyandang disabilitas di daerah itu sangat antusias menyambut pilkada seperti saat pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif pada Februari 2024.
  Padahal kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu penting, terutama terkait dengan keberlangsungan atau peran partai politik di Kota Jayapura termasuk sosialisasi sosialisasi yang harus dilakukan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang sebentar lagi akan dilaksanakan.
Berdasar data tersebut, ada dua anggota DPR yang memiliki kekayaan di atas satu triliun rupiah. Yakni, Rusdi Kirana (PKB) dengan kekayaan lebih dari Rp 2,6 triliun. Rusdi memiliki aset berupa tanah dan bangunan di sepuluh tempat senilai Rp 289 miliar. Tiga aset di antaranya berada di Malaysia dan Singapura.
Sementara itu, di deretan wakil ketua dewan, posisi Sufmi Dasco Ahmad mewakili Partai Gerindra juga tak tergantikan. Berbeda dengan wakil ketua dari PKB, Golkar, dan Nasdem. Dari PKB, jatah wakil ketua diisi Cucun Ahmad Syamsurijal. Sebelumnya kursi itu diduduki Muhaimin Iskandar. Pada periode kali ini, Muhaimin tak lagi menjadi anggota DPR.
Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan, dari sejumlah variabel, kebaruan di DPR periode ini sangat minim. Sebab, hasil pemilu menempatkan urutan partai yang nyaris sama dengan 2019 lalu. Imbasnya, sebaran kursi tidak banyak bergeser signifikan, kecuali keluarnya PPP dari parlemen.
Kalaupun ada persoalan etik ataupun masalah di internal partai, bisa dibahas kemudian di level mahkamah partai. Hasil dari mahkamah partai baru digunakan sebagai dasar untuk memproses di masa mendatang. Jika tidak menggunakan sistem yang terukur, yang terjadi adalah kesewenang-wenangan.
Ketua Harian DPD Golkar Papua tersebut menjelaskan terkait pernyataaan yang bertolak belakang dengan putusan partai maka putusan tersebut bersifat individu. Dan iapun menegaskan bahwa arah perjuangan untuk Pilkada kali ini sudah diputuskan. Pihaknya juga menyatakan masih solid.
 Sebab secara organisasi seluruh Kader Golkar di Papua tegak lurus dengan keputusan DPP yang sifatnya final dan mengikat. Sehingga tidak ada satupun kader yang mengalihkan dukungan ke pasangan lain kecuali Pasangan MARI-YO.
