Menurutnya, dari informasi yang diperolehnya, Pemda bakal melakukan refocusing anggaran atau pengalihan anggaran kegiatan tertentu ke program MBG, namun hingga kini belum ada juknis juga tentang pembiayaan program makan bergizi itu.
Hanya yang terjadi di lapangan arus pengirimannya masih sering dilakukan. Kepala BKHIT Papua Pegunungan Abdul Kadir Loji menyatakan secara organisasi pihaknya terus mengawasi, dimana untuk tahap awal telah dibuka karpet disinfektan di areal bandara untuk mencegah masuknya ASF.
Ini karena hasil seleksi belum memenuhi kuota. Sekretaris Pansel DPRP Papua Pegunungan Adrianus Huby mengatana 87 nama sudah aman hanya saja ada Lanny Jaya yang belum penuhi kuota persyaratan sesuai amanat PP 106 ayat 1 tengang kewenangan otonomi khusus dan kelembagaan.
Kepala Bulog Wamena Stevanus Kurniawan menyatakan, saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis terkait dengan dukungan bulog dalam program makan bergizi gratis di wilayah Papua Pegunungan, namu pada intinya pihaknya siap mendukung program tersebut dari sisi penyediaan beras yang dibutuhkan pemerintah.
Menurutnya panen ini merupakan bagian dari ketahanan pangan local kepada masyarakat yang ada di daerah ini terutama untuk masyarakat yang ada di kampung -kampung, oleh karena itu kami memberikan apresiasi kepada kelompok tani yang ada di Kampung Hubikosi yang telah berusayha untuk menanam dan saat ini bisa dilihat hasilnya.
Menurutnya, pada pukul 16.30 WIT, Tim Tindak Blukar ODC-2025 dari Satuan Brimob Resimen 3 Batalion B tersebut melaksanakan patroli menggunakan dua kendaraan. Setibanya di sekitar Pos Covid di area Gunung Signal, rombongan mobil pertama melihat sebuah sepeda motor yang ditumpangi dua orang terhalang palang kayu yang melintang di tengah jalan.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya Hendri Tetelepta mengaku desember lalu Dinas Peternakan Provinsi Papua Pegunungan sudah mengeluarkan informasi apabila di Jayawijaya sudah ditemukan adanya virus ASF, namun sampai sekarang pihaknya masih menunggu apa kebijakan dan tindak lanjut dari mereka.
Menurutnya, DKLHP Papua Pegunungan berharap agar Perda tersebut perlu dicabut terlebih dahulu, terutama kepada Bupati Jayawijaya terpilih nanti hendaknya bisa meninjau kembali Perda penebangan pohon dimaksut sebab apabila dibiarkan akan menimbulkan dampak yang akan merugikan masyarakat sendiri.
Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem menerangkan, sejak kontak senjata terjadi antara TNI-Polri dan TPNPB di Distrik Oksob, Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan. Banyak masyarakat Distrik Oksob mengungsi ke hutan.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan ini menjadi satu cara konsulidasi baru karena di tahun ini telah terpilih dan akan ditetapkan Gubernur dan wakiul Gubernur terpilih serta 8 Bupati dan Wakil Bupati terpilih dari hasil pilkada serentak sehingga ini menjadi bagian dari konsulidasi awal kehadiran pemimpin baru yang juga pasti memberikan harapan baru yang lebih baik.
