Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Daniel Jingga menyatakan debat kandidat ini merupakan referensi terkait visi dan misi dari dua calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan sehingga masyarakat bisa menentukan pilhanya dengan melihat sisi program dan kebijakan yang akan dilakukan 5 tahun ke depan agar terciptanya P apua Pegunungan yang lebih baik lagi.
Asisten III Setda Provinsi Papua Pegunungan, Ap, MSi menyatakanmelalui program ini pemerintah Provinsi Papua Pegunungan ingin memberikan pembinaan kepada kampung, diketahui bersama dalam 10 tahun terakhir alokasi dana desa untuk kampung itu cukup besar, dengan alokasi yang besar kampung dituntut untuk mengelola itu dengan baik tranparan, efektif untuk kesejahtrahan masyarakat.
 Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan Devisi Teknis Pelaksanaan Melkianus Kambu menyatakan untuk Pilkada partisipasi pemilih berbeda dengan pelaksanaan Pileg dan Pilpres kemarin, dimana dalam Pileg tersebut satu TPS itu mencapai 300 orang, sementara untuk Pilkada menjadi 600 orang per TPS.
Ketua Komnas HAM RI Dr. Atnike Nova Sigiro menyatakan tim gugus Komnas Ham mengamati terus menerus situasi Papua khususnya DOB, oleh karena itu kunjungan ini dilakukan untuk memberikan penguatan, koordinasi dengan pemangku kepentingan di Provinsi Papua Pegunungan.
Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan Devisi Teknis Melkianus Kambu menyatakan jika KPU melaksanakan 13 tahapan pemilu dan yang terakhir adalah penetapan calon terpilih, sementara untuk hasil penetapan 45 anggota DPRP Papua Pegunungan terpilih sudah diserahkan KPU Kepada Pj Gubernur Papua Pegunungan dan Kepala Kesbangpol.
Komisioner KPU Papua Pegunungan Devisi Sosialisasi dan SDM, Adi Wetipo mengatakan bahwa, pihaknya selain menjalin kerjasama dengan dewan kesenian Papua Pegunungan melakukan festival musik dan lagu daerah guna untuk sosialisasi pesan Pemilu damai juga disampaikan dengan 3 bahasa yakni bahasa Lanny, Yali dan Hubula
Ia mengharapkan agar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan harus dan masyarakat yang pro dan Kontra untuk duduk sama -sama dulu menyelesaikan masalah ini dan juga melihat, karena sampai saat ini masih ada gejolak yang terjadi dari masyarakat.
Penanggungjawab FPHPB Teovilus Hisage mengatakan pergantian Irwanto Halitopo dari jabatan tidak sesuai prosedur atau cacat hukum sehingga mereka akan menindaklanjuti persoalan itu hingga ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan pertemuan hari ini merupakan konsilidasi internal bersama dari berbagai pihak baik dan menghasilkan 4 pola penanganan konflik tersebut yang telah disetujui oleh Pemprov Papua Pegunungan, MRPP, PGGJ, tokoh masyarakat dan PJ bupati dari 3 Kabupaten, serta TNI/Polri.
Dalam tatap muka PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A ke masyarakat Nduga yang ada di Kampung Sapalek Kelurahan Sinakma Distrik Wamena Kota menyatakan bahwa hasil dari diskusi itu pihaknya telah menyepakati akan ada kompensasi untuk ganti rugi bagi rumah yang terbakar maupun hewan ternak yang mati maupun semua kerusakan yang terjadi selama konflik kemarin.
