Pertama, kebijakan PSN Merauke diterbitkan tanpa ada kesepakatan luas masyarakat berdasarkan prinsip free prior informed consent (FPIC) yakni persetujuan masyarakat berdasarkan informasi sejak awal proyek dan tanpa ada paksaan, manipulasi dan rayuan melainkan secara sadar dan bebas. Kedua, kebijakan dan proyek PSN Merauke diterbitkan tanpa disertai kajian sosial dan lingkungan hidup yang memadai serta melibatkan masyarakat adat terdampak langsung dan tidak langsung.
Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Selatan Jujuk Rianto ditemui media ini terkait dengan Program Strategis Nasional yang dicanangkan Pemerintah Pusat dan saat ini sudah dimulai dengan membuka jalan dan lahan sekitar 2.000 hektar di Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke mengungkapkan bahwa tentu PSN dari pemerintah pusat didukung.
Dalam pengarahannya, Dansatgas BKO Ketahanan Pangan Kementan RI Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan, Provinsi Papua Selatan khususnya Kabupaten Merauke memiliki potensi yang besar dalam sektor Pertanian. Untuk memaksimalkan potensi tersebut dibutuhkan kerjasama yang solid antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.
Ramses mengaku setiap hari, instansi terkait melaporkan ketersediaan stok dan harga barang di pasar. Dengan begitu, pemerintah bisa mengambil kebijakan jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga.
Dia mengatakan, jika wacana itu nantinya benar-benar dilaksanakan, tentunya di Kota Jayapura sangat banyak tenaga-tenaga kerja terutama anak-anak muda yang siap bekerja. Apalagi saat ini masih banyak lulusan baru terutama anak-anak SMK Jurusan Pertanian ataupun jurusan lainnya yang belum mendapatkan pekerjaan yang bisa mendukung program tersebut.
Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan, S.E, MM, yang ikut dalam rombingan tersebut mengatakan dalam momen tersebut, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menyapa para petani dan masyarakat Papua, sekaligus meninjau lokasi lahan Food Estate.
Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay mengatakan pengembangan PSN pangan di Merauke masih menuai protes dari masyarakat adat Marind khususnya marga Gebze Moyuend, Gebze Dinaulik, Kwipalo dan beberapa marga lainnya yang tidak melepaskan tanah adatnya. “Tindakan pengembangan PSN pangan di Merauke melanggar hak masyarakat adat Papua,” tegasnya.
Karena didalamnya akan mencapolok ribuan hektare tanah adat untuk program swasmbada pangan. Untuk menjamin hak hidup masyarakat, maka dengan tegas menuntut Presiden Prabowo untuk segera menghentikan program tersebut. Jika dipaksakan, maka akan terjadi konflik horizontal besar-besaran di tanah Papua.
Saat melakukan peninjau lokasi, ungkap Ahmad Rizal Rahmadani, Presiden nampak happy dan bangga. ‘’Betul, beliau cek langsung dan beliau happy dan bangga. Beliau sangat konsen terhadap pembangunan di Papua Selatan khususnya di Merauke. Biar orang-orang yang di dalam terpencil itu bisa sejahtera dan makmur,’’ katanya.
Karennu menjelaskan bahwa bantuan bahan pangan ini bersumber dari tanggung jawab sosial dan lingkungan Program Bulog aksi berbagi di tahun 2024. ‘’Untuk penyalurannya kepada masyarakat, kami tetap bekerja sama dengan Dandim Merauke melalui Danramil Kimaam. Karena mereka punya personel di sana,’’ katanya.
