PUPR

   Kepala Bidang Bina Marga Dinas  Pekerjaan Umum Kabupaten Merauke Anton Kara, ST, ditemui media ini mengungkapkan bahwa, total anggaran yang dihabiskan  untuk pengecoran dan pengaspalan jalan  menuju Gudang Arang, Distrik Merauke tersebut lebih dari Rp 9 miliar.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)  Republik Indonesia John Wempi Watipo di Merauke kepada media ini mengungkapkan bahwa awalnya anggaran yang disiapkan pemerintah pusat melalui PUPR untuk 4 DOB tersebut sebesar Rp 11,3 triliun di tahun 2022.

    Karena itu Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Nody J. Rampi berharap antara pihak pemilik ulayat  dan pihak ketiga yang sudah teken kontrak dengan Pemkot Jayapura itu segera mendapatkan kesepakatan. Sehingga program kerja pemerintah itu tidak terhambat dan itu bisa diselesaikan sesuai dengan target waktunya.

Karena jalur yang terputus sangat vital, maka Pemprov Papua Tengah langsung berkoordinasi dengan Satuan Kerja PUPR Nabire Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nabire untuk mengatasi jalan yang putus tersebut. Langkah awal yang dilakukan adalah mengirim sejumlah alat berat ke lokasi longsor.

Karena menurutnya ada beberapa komponen-komponen listrik yang sudah tidak berfungsi lagi bahkan sudah hilang seperti Sakelar, sehingga harus diperbaiki. "Kalau mau kasih nyala sakelar-sakelar di tiang itukan sudah tidak ada, mau kasih nyala bagaimana?" ucapnya.

‘’Kita berharap, di tahun 2024 ini, Kementrian PUPR bisa mulai membangun infrastrutur perkantoran di pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan di KTM Salor,’’ kata Apolo Safanpo, kepada media ini,  minggu lalu.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Pegunungan Irwanto Halitopo ST, MT mengatakan, mengoptimalkan saluran air dilakukan karena selama ini masyarakat yang tinggal dalam kota wamena Kabupaten Jayawijaya selalu mengelu akibat dari dampaknya banjir pada waktu hujan, sehingga ditangani langsung oleh Dinas PUPR Provinsi Papua.

  Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura,  Nofdy J Rampi mengatakan pihaknya sudah mulai melakukan penyiapan dan pelaksanaan penebangan serta pemangkasan pohon yang ada di sekitar Jalan Utama di Kota Jayapura. 

Tanah yang kini dipakai pemerintah untuk mendirikan kantor Distrik Kuala Kencana yang berlokasi di Jalan Cenderawasih SP3, Mimika, Papua Tengah ternyata sudah dua kali dibayar namun belum ada sertifikat pelepasan tanah. 

   Dia menjelaskan, tahun ini, paket pekerjaan di seluruh dinas yang ada di pemerintah kota Jayapura ada  15 paket. Di mana nilainya yang mengikuti proses lelang atau tender itu di atas Rp 1 Miliar.