"Kami sudah siapkan perencanaan sejak tahun lalu. Tapi ketika masuk tahun 2025, muncul kebijakan nasional untuk efisiensi anggaran. Ini berlaku di seluruh Indonesia dan tentu juga berdampak ke kita di Kabupaten Sarmi," u
Yoga menjelaskan, hal ini terjadi karena setelah dua pejabat di Dinas PUPR, yakni kepala dinas dengan salah satu kepala bidang menjalani proses hukum setelah tersandung kasus korupsi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sarmi, Cundrat Kreeuw, menjelaskan bahwa hambatan terjadi pada pelaksanaan pekerjaan di ruas jalan Nedam–Kasukwe dan Kasukwe–Petam itu karena masalah teknis
Peluncuran ini dihadiri oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob dan Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong serta Direktur dan EVP Sustainable Development and Community Relation PT. Freeport Indonesia Claus Wamafma beserta jajara
Perjanjian kesepakatan, kata Leo Patria Mogot, dimana masyarakat berjanji tidak akan menggali lagi pasir di pantai, terutama di pinggir-pingir jalan. Namun kesepakatan tersebut masih dilanggar.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengatakan bahwa karena sampai saat ini belum ada ketetapan hukum yang dijatuhkan oleh penegak hukum terhadap yang bersangkutan, maka untuk melakukan pergantian jabatan butuh waktu.
Plt. Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Asep A.M Khalid menjelaskan bahwa panjang ruas jalan masuk menuju titik sekolah kurang lebih 800 meter "Tahun ini kita kerjakan jalan masuknya sekitar 178 M dan anggaran yang dibutuh
Kepala PUPR Provinsi Papua Pegunungan Tunggul Wijaya Pangabean, ST, M.Sc menyatakan saat ini pihaknya sedang memulai pematangan lahan di lokasi KIPP. Luasannya sekitar 122,5 hektare. yang mana fokus pengerjaan yang dilak
Plt Kepala Dinas PUPR Papua, Robert Awi mengatakan pekerjannya akan dilakukan tahun ini. Pihaknya pun menganggarkan sekitar Rp 5 miliar untuk pembangunan tebing di Ring Road tersebut.
Kepala Dinas PUPR Papua Pegunungan Tunggul Wijaya Pangabean, ST, M.Sc menyatakan 5 hal yang perlu dilakukan usai pelaksanaan rakor ini adalah pertama pentingnya menyamakan persepsi antar dinas BPR di tingkat provinsi dan
